Malangnya Nasib Petani dalam Sistem Kapitalisme

Ai Sarifah, Bogor

“Besar pasak daripada tiang,” begitulah peribahasa yang disematkan untuk para petani saat ini. Permasalahan pertanian di negeri ini kian pelik, salah satunya disebabkan sulitnya para petani mengakses pupuk. Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini, pemerintah memutuskan menaikan kuantum pupuk pada 2024 dari 4,7juta ton menjadi 9,55 juta ton. Menurut menteri pertanian, dengan adanya penambahan ini, para petani dapat fokus meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan swasembada pangan tanpa perlu risau akan ketersediaan pupuk.

Beberapa waktu lalu, PT Pupuk Indonesia Persero menyebutkan, pupuk subsidi sudah bisa ditebus di Kios Pupuk Lengkap/KPL resmi wilayah masing-masing. Stok pupuk ini diperuntukkan kepada 24 kabupaten dan kota. Pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/RDKK. Pupuk bersubsidi dibatasi hanya untuk petani yang menggarap 9 komoditi yang telah ditentukan dalam aturan, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan cacao. Petani yg menggarap di luar komoditi tersebut tidak berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

Pembatasan ini menjadi masalah, sebab petani yang menggarap di luar komoditas pangan ini juga memerlukan pupuk murah untuk menekan biaya produksi. Persoalan minimnya stok pupuk untuk petani di negri ini sudah lama terjadi. Negara masih mengandalkan impor untuk memenuhi kekurangan stok. Upaya dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan membangun pabrik pupuk, tetapi bahan baku yang digunakan yakni amonium nitrat tetap mengandalkan impor, artinya kemandirian negara dalam membangun sektor pertanian di negri ini belum terwujud.

Kebijakan negara dalam menyediakan sarana prasarana bagi petani demi terwujud swasembada pangan selalu berujung buntu. Pasalnya mesti ada bantuan, tidak semua petani merasakan bantuan tersebut, dalam beberapa kasus pupuk bersubsidi dijual melebihi HET akibat bermunculannya mafia pupuk. Lemahnya negara memberantas mafia pupuk ini, menjadikan mafia pupuk menjamur di masyarakat.

Inilah gambaran ketidakseriusan negara dalam mengurus urusan rakyat termasuk mensejahterakan rakyat. Kebijakan pupuk bersubsidi bisa disebut kebijakan setengah hati, disebabkan keterbatasan bantuan dan distribusi yang macet. Permasalahan pertanian di negeri ini sejatinya akibat diterapkannya sistem kapitalisme yang memberikan jalan bagi pemodal asing untuk menyediakan bahan baku pertanian.

Negara bercorak kapitalis abai terhadap pengurusan urusan rakyat. Negara bertindak sebagai regulator, bukan sebagai penanggung jawab seluruh urusan rakyat. Negara akan menyerahkan urusan rakyat kepada swasta, termasuk dalam penyediaan pupuk. Meski ada subsidi, jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan rakyat di sektor pertanian bahkan jika bersubsidi disediakan dengan kualitas sekadarnya. Semua ini hanya berujung pada malangnya nasib petani.

Sudah seharusnya pemerintah mengambil paradigma Islam dalam mengatur seluruh urusan bernegara. Pengaturan dengan menggunakan Islam merupakan kewajiban dan pasti membawa kebaikan serta keberkahan bagi rakyat dan prinsip penting pengaturan dan pelayanan publik dalam Islam adalah pemerintah harus kembali pada fungsinya yang benar yaitu sebagai pelayan atau pengatur dan pelindung bagi rakyat.

Rasulullah bersabda, “Imam atau Khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat), dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pelayanan negara harus bersih dari aspek bisnis. Tidak boleh sedikit pun ada kepentingan profit dan yang lainnya kecuali mengurus hak rakyat.

 

 

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi