Oleh. Haniah Hamidah
Saat ini, kemiskinan adalah masalah yang seakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Mulai dari desa terpencil sampai kota besar, kemiskinan telah secara merata menyentuh hampir seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali wilayah paling Timur Nusantara, Papua.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo “banyak membawa perubahan dan keberhasilan” di masyarakat di daerah tersebut.
“Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6), dikutip dari Antara.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar langkah mengurangi stunting dan kemiskinan ektrem terus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan upaya pelatihan para kader di desa dalam aspek kesehatan, karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Papua diklaim turun berdasarkan peningkatan IPM dan menurunnya tingkat kemiskinan. Secara angka memang nampak penurunan, dari 28,17 persen di Maret 2010 di menjadi 26,56 persen di 2022. Namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu 10 tahun dan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua.
Ironis memang. Sebut saja PT. Freeport yang telah masyhur menjadi ikon Papua. Bagaimana Papua dengan lautan minyak bumi serta gunung emas yang menjulang menjadi kekayaan dan kelimpahan alam tersendiri bagi wilayah Timur Indonesia. Bak ‘Anak ayam yang mati di lumbung padi’. Meski dekat dengan segelintir kekayaan, nyatanya Papua pun tak pernah merasakan kekayaan yang dimiliki. Hal ini akibat pengelolaan sumber daya yang tidak benar dan maksimal, ‘menjual’ kekayaan itu kepada asing, serta sedikitnya kedaulatan milik negeri sendiri.
Selain itu, kapitalisme sebagai sistem dalam memimpin suatu negara, berlandaskan untung-rugi. Walhasil, kemiskinan di Papua meningkat, pelayanan kesehatan menurun serta kesejahteraan pun menurun. Berbeda jauh dengan Pulau Jawa dengan segala akses yang dimiliki, Papua seakan menjadi wilayah yang tak tersentuh peradaban. Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan berjalan lamban.
Sejatinya, apa yang dialami oleh Papua adalah salah satu hasil dari sistem tambal-sulam kapitalisme. Slogan Demokrasi yang lahir dari kapitalisme, ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ hanyalah omong kosong belaka. Ujung-ujungnya, semua keuntungan hanya bermuara menuju mereka-mereka saja. yang ada adalah ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk kapitalis’.
Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi Islam, di mana sumber daya alam tidak akan dikuasai oleh pihak asing. Allah SWT berfirman:
“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (Q.S, An-Nisa’ : 141)
Dalam Islam, negara adalah institusi yang bertanggung jawab dalam mengurusi secara penuh seluruh rakyatnya. Negaralah yang akan berdaulat penuh untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara. Hasil pengelolaan dengan baik tersebut ditujukan untuk kemashalahtan rakyat di berbagai bidang. Mulai dari pangan, pendidikan, keamanan dan lainnya. Apalagi pembangunan, sudah pasti merata di berbagai wilayah dalam negara. Dengan ini, kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam.
Hal ini karena Islam adalah satu-satunya agama sekaligus ideologi. Terpancar dari aturan/sistem yang berasal dari sang Pencipta, salah satunya sistem ekonomi Islam. Namun, sistem tersebut tidak akan bisa bernapas di alam Kapitalis seperti saat ini. Maka butuh adanya penerapan Islam Kaffah sehingga dapat diterapkan sistem ekonomi Islam yang adil.
Dengan menerapkan Islam Kaffah sebagai aturan kehidupan maka dapat terwujudlah bumi raya nan sejahtera. Tak hanya untuk mengentaskan kemiskinan di Papua atau Indonesia, melainkan seluruh dunia pun akan sejahtera apabila dengan Islam kaffah.
Wallahu a’lam bisshawwab.
