Konflik Agraris Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Sorotan

Oleh. Ummu Fatimah, S. Pd.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan ada 73 konflik agraria yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akibat proyek strategis nasional (PSN). Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan konflik agraria itu terjadi di seluruh sektor pembangunan, mulai dari pertanian, tambang, hingga pembangunan properti.

“KPA mencatat sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023, telah terjadi 73 letusan konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional, yang terjadi di seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis, pesisir, dan tambang,” kata Dewi dalam diskusi Peringatan Hari Tani Nasional 2023 yang disiarkan daring, Minggu (24/9). Sebagaimana cnnindonesia.com (24/9/2023).

Kasus Rempang menjadi kasus agraria terbaru. Kasus itu menambah panjang deret persoalan agraria di tanah air. Rencana pembangunan proyek eco city di Pulau Rempang menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah.

Masyarakat menganggap tanah tersebut adalah tanah mereka. Tanah warisan nenek moyang dan para leluhur yang berhak mereka miliki dan tempati. Namun, muncul ketegangan ketika ada perusahaan yang mengaku telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah. Dan akan mulai memanfaatkan lahan tersebut.

Bahkan kabar terakhir ada kejelasan bahwa proyek Eco City Rempang ini masuk dalam proyek strategis nasional. Sehingga cepat atau lambat, mereka harus segera meninggalkan kampung halaman.

Sebagaimana dilansir dari cnnindonesia (27/9/2923), Pulau Rempang akan disulap menjadi Rempang Eco City dan menjadi lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Xinyi telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di Cina.

Masyarakat Rempang berusaha mempertahankan hak atas tanahnnya. Namun apa? Mereka harus berhadapan dengan aparat. Bahkan sempat terjadi bentrokan. Penyemprotan gas air mata dan ada yang sampai diamankan. Sampai akhirnya presiden meminta penyelesaian masalah Rempang ini dengan cara kekeluargaan.

Lagi dan lagi, kasus agraria membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya siapa yang dibela? Untuk kepentingan siapa tanah rakyat kembali dirampas?benarkah semuanya kembali kepada rakyat?

Tentang Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (bpkp.co.id). Ketika proyek yang di jalankan benar-benar untuk kepentingan rakyat tentu perlu didukung dan diapresiasi, harus dilakukan dengan pendekatan persuasif. Menyampaikan tujuan pengadaan proyek yang semuanya adalah kembali kepada rakyat dengan tidak melanggar hak-hak yang mereka miliki. Tentu rakyat akan memberikan dukungan.

Namun, yang menjadi soal adalah tanpa ada musyawarah, tanpa ada pendekatan apa pun. Rakyat dipaksa melepaskan tanah mereka. Rakyat dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran serta mata pencaharian.

Jika rakyat merasa keberatan bahkan melakukan penolakan, mereka dihadapkan dengan undang-undang. Mereka akan berhadapan dengan hukum. Tindakan mereka tergolong kriminal karena termasuk melawan. Akhirnya, masyarakat menerima dengan tawaran kompensasi.

Selain itu, ada proyek yang sudah menelan biaya tinggi namun minim manfaat sosial. Rakyat kurang atau bahkan tidak merasakan manfaatnya sama sekali, menjadi beban ekonomi dan ekologi secara jangka panjang. Bahkan, ada yang terkesan hanya untuk kepentingan korporasi dan oligarki.

Banyak proyek nasional yang sepertinya tidak bisa dirasakan semua rakyat. Tengok saja jalan tol, proyek strategis nasional yang tujuan pembangunannya adalah bisa dirasakan semua rakyat, seperi isapan jempol saja. Setelah jadi, justru dijual ke pihak swasta, siapa yang bisa menikmatinya? Hanya mereka yang mampu membayar. Rakyat kecil hanya gigit jari.

Belum lagi proyek pertambangan yang kerap menyisakan dampak yang serius. Pertambangan memang bisa menyerap tenaga kerja. Namun, ada banyak dampak negatif yang akan dialami masyarakat. Pembukaan lahan besar-besaran dapat merusak lingkungan, memicu banjir hingga masifnya pencemaran. Biaya yang cukup besar, menjadikan beban anggaran negara semakin besar. Terkesan memaksakan padahal ujungnya meninggalkan beban hutang. Rakyat ikut kecipratan dengan pajak yang selalu dinaikkan.

Sungguh, proyek apa pun, pembangunan apa pun jika landasannya adalah kapitalisme dan tujuannya adalah kapitalisasi serta liberalisasi, tentu rakyat hanya mendapat getahnya saja. Lantas bagaimana seharusnya proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik? Tanpa meninggalkan masalah baru, tentu butuh sistem sahih yang selalu memprioritaskan kemaslahatan rakyat.

Butuh Sistem Sahih

Sistem sahih yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan adalah sistem Islam. Karena, Islam datang dari Sang Pencipta manusia. Aturannya sempurna dan paripurna.

Membangun infrastruktur untuk kemaslahatan umat adalah kewajiban negara. Karena dalam hal ini, negara atau khalifah adalah pelayan umat. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis,

“Imam/jhalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diutusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Sehingga, sudah sepantasnya negara melakukan berbagai macam pembangunan fasilitas umum semisal jalan, bandara, stasiun dan lainnya untuk kepentingan rakyat. Membangun pembangkit tenaga listrik, mengolah dan mengelola air untuk kebutuhan rakyat. Mengolah sumber daya alam yang dibutuhkan rakyat ataupun dalam pengolahan dan pengelolaan tambang juga untuk rakyat.

Rakyat akan memberikan dukungan penuh, menyerahkan tanahnya jika memang dibutuhkan dan negara memberikan ganti tanpa ada yang merugi. Segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola negara dan akan dikembalikan kepada rakyat tanpa ada kompensasi.

Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, proyek vital, dan hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup rakyat diambilkan dari kas negara tanpa membebani rakyat, tanpa utang. Sehingga tidak ada beban ekonomi yang terus ditanggung.

Segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat tidak boleh dikuasai individu atau diswastanisasi kepada pihak lain apalagi dijual kepada pihak asing. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang mengatakan,

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Selain itu, dalam kasus tanah mati (tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya), Islam membolehkan siapa saja mengambilnya untuk dihidupkan kembali asalkan sudah lebih dari tiga tahun. Nabi saw. bersabda,

“Barang siapa membatasi (memagari) tanah yang mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya.” (HR Ahmad)

Dalam pembangunan, setiap proyek negara juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, menjaga agar proses pembangunan dan pengolahan tambang tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu kepentingan umum. Dengan sistem aturan yang sahih yaitu Islam dan dengan pengelolaan yang tepat, kesejahteraan rakyat bisa didapat.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi