Oleh: Tri S, S.Si.
Sebuah laporan baru oleh empat badan PBB terkemuka dan Bank Dunia memperkirakan, satu perempuan meninggal setiap dua menit, selama kehamilan atau persalinan. Sebagian besar penyebabnya bisa dicegah. Laporan, “Kecenderungan Kematian Ibu Tahun 2000 hingga 2020,” disusun oleh WHO, UNICEF, dan UNFPA, bersama Grup Bank Dunia dan UNDESA bidang kependudukan.
Pejabat kesehatan mengatakan, data yang diajukan dalam laporan itu harus menjadi peringatan bagi para pemimpin dunia untuk bertindak mengakhiri kematian ibu, dengan memberi sistem perawatan kesehatan dan menutup kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar yang berdampak pada kematian. Sementara kehamilan seharusnya menjadi masa penuh harapan dan pengalaman positif bagi semua perempuan, secara tragis masih merupakan pengalaman yang sangat berbahaya bagi jutaan orang di seluruh dunia,” kata Direktur jenderal WHO, Tedros Ghebreyesus.
Statistik baru ini mengungkapkan kebutuhan mendesak, untuk memastikan setiap perempuan dan anak perempuan mempunyai akses ke layanan kesehatan penting sebelum, selama, dan setelah melahirkan,” katanya,
Laporan itu mencatat, pada tahun 2020 sekitar 287.000 perempuan di seluruh dunia meninggal terkait kehamilan dan persalinan. Itu setara dengan 800 kematian sehari, atau satu kematian setiap dua menit (Voaindonesia.com, 24/02/2023).
Data tahun 2020 menunjukkan, satu kematian ibu hamil atau melahirkan setiap dua menit. PBB mengingatkan para pemimpin negara untuk bertindak mengakhiri kematian ibu, dengan memberi sistem perawatan kesehatan dan menutup kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar yang berdampak pada kematian. Solusi yang ditawarkan sebenarnya solusi utopia. Karena dalam kapitalisme, kesehatan dikapitalisasi dan kemiskinan tak mungkin dientaskan. Data ini sejatinya membuka borok kegagalan kapitalisme dalam menyelesaikan persoalan AKI. Tanpa kesejahteraan dan layanan kesehatan murah, kebijakan negara, AKI akan terus terjadi.
Tidak dapat dimungkiri, kesulitan ibu hamil untuk memenuhi gizi atau pemeriksaan kesehatan yang lebih detail adalah akibat sulitnya akses kesehatan. Di wilayah perkotaan atau desa yang maju, layanan kesehatan memang dapat diakses. Akan tetapi, di pedalaman luar Jawa yang wilayahnya jauh dari fasilitas kota, masyarakat cenderung sulit mendapatkan layanan kesehatan. Artinya, pembangunan yang tidak merata pun membuat ibu hamil tidak mendapatkan layanan sepantasnya. Masalah kemiskinan pun turut menyebabkan ibu hamil sulit mendapatkan makanan bergizi.
Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sekitar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Tentu sulit bagi ibu yang hamil dalam kondisi miskin untuk memenuhinya. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, hal itu tidak akan diberikan penuh sampai melahirkan.
Sungguh, seluruh tawaran PBB adalah solusi tambal sulam, bahkan sekadar solusi utopis karena akar masalah sebenarnya belum dituntaskan. Tidak meratanya fasilitas kesehatan atau kemiskinan itu lahir dari penerapan kebijakan kapitalisme. Kapitalisme membuat para kapitalis makin kaya, orang biasa makin tersungkur sengsara. Jurang kaya dan miskin pun makin menganga. Meskipun masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis, pelayanannya tidak sebagus yang mandiri. Fasilitas kesehatan lengkap hanya ada di kota besar, itu pun biayanya “wah”. Masyarakat kecil sulit untuk bisa menikmati.
Inilah kapitalisme, kesehatan pun diperjualbelikan. Siapa yang bisa membayar, merekalah yang bisa mendapatkannya. Walhasil, tanpa jaminan kesejahteraan (mengentaskan kemiskinan), layanan kesehatan yang murah, serta kebijakan negara yang adil, dapat dipastikan AKI akan terus meningkat.
Layanan Islam
Islam memandang bahwa layanan kesehatan,termasuk pada ibu hamil merupakan kewajiban negara. Negara yang mengambil Islam sebagai landasan akan memberikan pelayanan dengan membangun fasilitas kesehatan yang merata di setiap daerah. Negara juga akan menyediakan tenaga medis yang cukup dan mumpuni dengan gaji yang sangat layak.
Terkait pembiayaan, Islam memiliki mekanisme pendapatan yang khas, mulai dari fai, kharaj, ganimah, harta tidak bertuan, pengelolaan SDA, dll.
Baitulmal akan mengelola semua pendapatan tadi kemudian disalurkan ke pos-pos yang membutuhkan, salah satunya pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan terhadap ibu hamil akan terjamin dan AKI pun bisa di minimkan. Jaminan ini hanya diperoleh dalam sistem pemerintahan yang mengambil Islam sebagai pijakan. Mustahil diterapkan pada negara yang menjadikan kapitalisme sebagai panutan. Oleh karenanya, hanya sistem pemerintahan Islam yang dapat menjawab masalah AKI.
Islam menjadikan layanan kesehatan termasuk pada ibu hamil dan bersalin sebagai kewajiban negara. Apalagi hal ini terkait dengan masa depan generasi yang akan membangun peradaban yang mulia. Islam juga menjamin kesejahteraan rakyat dengan berbagai mekanisme sehingga tercapai derajat kesehatan yang tinggi dan layanan kesehatan prima. Dengan demikian AKI bisa diberantas hingga tuntas.
