Siti Fatimah
Begitu banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerja lokal yang ada di seluruh perusahaan se-Indonesia. Banyak perusahaan berusaha mengurangi tenaga kerja lokal demi menghemat pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk gaji karyawan. Maraknya PHK ini salah satu imbas dari buruknya situasi ekonomi dunia yang melanda semua negara di dunia termasuk juga Indonesia.
Sayangnya, regulasi yang dibuat negeri ini juga memudahkan PHK terjadi. Mirisnya lagi, negara justru memberikan banyak kesempatan terbuka untuk para pekerja asing . Salah satunya karena adanya perjanjian kerjasama antar negara yang mengharuskan pekerjanya berasal dari negara asal. Selain itu negara juga memberikan kemudahan mendapat visa kerja dan izin tempat tinggal sementara bagi orang asing.
Sungguh ironis serta menyedihkan, dengan begitu gencarnya kedatangan pekerja asing menyebabkan ratusan ribu buruh lokal terdepak alias tertendang dari negerinya sendiri. Menurut Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan, “Mungkin bisa seratus lebih, ratusan ribu, karena mereka cenderung lebih mudah dilepas dibanding karyawan tetap yang harus diberi pesangon dan lainnya”. (21/1).
Sebagaimana juga menurut Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia ( APSyFI) melalui pesan singkatnya kepada CNBC indonesia mengatakan, “Bisa jadi seperti itu, dua kali lipat dari yang terkena phk (200.000) orang lebih, karena memang yang putus kontrak kan nggak pernah lapor.”
Sungguh miris rakyat dikalahkan oleh regulasi penguasanya sendiri yang lebih berpihak kepada orang asing. Pekerja asing mendapatkan banyak kemudahan bekerja sementara rakyat malah dipersulit.
Padahal, pekerja lokal lebih memiliki konsep mengenai bangsanya untuk memajukan perekonomian negara. Lain halnya dengan pekerja asing yang pastinya hanya akan mengeruk keuntungan buat diri mereka sendiri dan negara asalnya. Inilah buah dari sistem ekonomi kapitalis yang berpihak kepada pemilik modal sehingga ia mengabaikan nasib rakyat kecil. Sistem ini lebih mengutamakan para pemilik kapital. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya.
Berbeda dengan sistem Islam yang lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya terlebih dahulu. Penerapan sistem politik dan ekonomi Islam mewajibkan pemimpin kaum muslim, yaitu khalifah untuk mengurus rakyat dan menjamin kesejahteraannya melalui berbagai aturan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh bukhari yang berbunyi:
“Setiap kamu adalah Pemimpin dan setiap kamu (pemimpin) akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya (rakyatnya).”
Hanya sistem Islam yang diterapkan oleh negara saja yang mampu menyelesaikan persoalan umat dengan solusi yang hakiki.
