Oleh. Bintu Kani
(Komunitas Menulis Setajam Pena)
Kemiskinan di negeri ini semakin hari semakin ngeri. Bahkan sudah sampai tataran ekstrem. Namun ambisi menghapusnya seakan hanya tinggal gigit jari. Apalagi solusi yang ditawarkan seakan hanya tambal sulam semata dan tidak menyentuh akar perkaranya.
Dilansir dari tirto.id (9/6/2023), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terkait dengan kemiskinan ekstrem, sudah direncanakan di periode ke-2 agar di 2024 kemiskinan berada pada posisi nol. Jokowi juga menyampaikan jika terkendala covid-19 hampir 2,5 tahun, namun ia meyakini di 2024 akan turun drastis.
Berdasarkan cuplikan berita di atas, pemerintah sangat berambisi untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0%. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan 1,9 dolar AS purchasing power parity (PPP). PPP ini ditentukan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739,00 per orang per hari atau Rp322.170,00 per orang per bulan (tirto.id, 9/6/2023).
Jika kita amati, kemiskinan di Indonesia ini tergolong pada kemiskinan struktural. Sebenarnya negara Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Seharusnya SDA itu bisa diolah oleh negara sehingga masyarakat juga dapat menikmati hasilnya. Selain itu, akan banyak lapangan pekerjaan yang memadai untuk rakyat sehingga tidak akan mengalami kemiskinan.
Akan tetapi, keadaan berbalik. Semua tenaga dialihkan ke tenaga kerja asing. Sehingga lapangan kerja sangat sulit diakses untuk penduduk pribumi. Pengangguran merajalela. Kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dsb. dijual dengan harga yang tinggi. Sementara para pemilik modal dan penguasa luar negeri mengeruk sumber daya yang ada, yang didukung oleh peraturan dan pemerintah.
Ini adalah hasil dari kebijakan kapitalis. Di mana yang miskin semakin miskin dan sulit untuk menikmati hasil SDA, sedangkan yang mempunyai modal akan dapat menikmatinya.
Sejatinya ketika negara ingin terbebas dari kemiskinan, sudah seharusnya negara beralih sistem, dari sistem kapitalisme beralih ke sistem Islam. Karena, Islamlah yang akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Ketika negara Islam mempunyai beragam SDA, di situlah negara akan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh rakyatnya. Sehingga, lapangan kerja mudah ditemukan dan kebutuhan yang lainnya juga dapat dinikmati dengan mudah oleh rakyatnya.
Negara yang menerapkan Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab (ketika menjadi kepala negara) ketika bertemu dengan ibu yang memasak batu karena tidak mempunyai makanan apa pun. Ketika Umar bin Khattab Khattab mengetahuinya, beliau pun langsung membawakannya sekarung gandum untuk diberikan kepada keluarga yang tengah kelaparan. Kisah tersebut dapat dijadikan teladan bagaimana negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.
Wallahu a’lam bishshowab.
