Oleh. Cahya Lailatul Fitriyah
(Aktivis Pelajar Peduli Bangsa)
Dinas Sosial Bekasi melakukan pencocokan data lapangan yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem. Pencocokan data dilakukan petugas dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat dengan mengacu data kepada kesejahteraan sosial tahun 2022.
“Pencocokan data ini diperlukan untuk pemberian bantuan kepada warga. Hasilnya, ada 3961 warga yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi. Endin Samsudin (Republika.co.id, 28/1/2023).
Data yang menjadikan bukti bahwa negara seperti tidak pernah serius bahkan seolah tidak pernah berniat sama sekali. Indonesia negara yang kaya SDA, namun kemiskinan terjadi di berbagai daerah, bahkan terjadi kemiskinan ekstrem. Hal ini terjadi akibat salah kelola SDA karena gaya pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Di tengah-tengah kehidupan Indonesia yang bergelimang sumber daya alam, kehidupan rakyat justru serba sulit. Di samping itu, pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Demikian pula proyek sejumlah infrastruktur lainnya yang tentu menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.
Pemimpin saat ini seakan tidak becus menjalankan tugasnya untuk mengurusi urusan umatnya. Pemandangan yang tampak malah terus-terusan menghianati dan menzalimi rakyat. Hal ini tentu diharamkan di dalam Islam , Rasulullah saw. bersabda:
“Tidaklah seseorang diserahi tugas untuk mengurus urusan kaum muslim, lalu ia mati, sementara ia menghianati dan menzalimi rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR. Al-Bukhari)
Hal itu tentunya berbeda dengan sistem Islam yang mewajibkan pengelolaan SDA di tangan negara. Karena, SDA adalah milik umum. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang depositnya melimpah hakikatnya adalah milik rakyat. Rakyatlah pemilik sumber daya alam yang melimpah, bukan pemerintah. Pemerintah hanya berwenang mengelola semua milik rakyat tersebut. Hasilnya, tentu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat.
Negara juga tidak boleh berdagang dengan dengan rakyat yang mencari untung yang sebesar-besarnya. Apalagi dengan memperdagangkan barang-barang yang sejatinya milik rakyat.
Penguasa dalam sistem pemerintahan Islam harus memberikan akses atas milik-milik umum ini kepada semua rakyatnya, baik miskin atau kaya. Karena, itu klaim pemerintah atas sumber daya alam adalah salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang-orang kaya. Hal itu tentu menjadi alasan yang bertentangan dengan syariah ini. Sebabnya baik miskin ataupun kaya,memiliki hak yang sama untuk menikmati semua sumber daya alam milik umum.
Dengan paparan di atas, menunjukkan bahwasannya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan jelas tidak bisa menyejahterakan masyarakat. Maka dari itu, apa pun alasan yang mereka katakan wajib ditolak!
Selebihnya, pemerintah wajib mengelola sumber daya alam sesuai dengan ketentuan syariah. Mungkinkah? Tampaknya mustahil selama negeri ini menerapkan sistem kapitalisme, sekuler-liberal.
Inilah di antara alasan rasional mengapa negeri ini harus diatur berdasarkan syariat Islam. Maka, negeri ini harus berani membuang sistem kapitalisme sekuler-liberal yang telah terbukti banyak menyengsarakan rakyat. Pertanyaannya, apakah kita ‘kan tetap menolak syariat Islam yang jelas-jelas mendatangkan maslahat dan keberkahan? Apakah kita akan tetap bertahan diatur oleh sistem kapitalis sekuler liberal yang terbukti banyak mudharat dan kerusakannya?
Wallahu a’lam bi as-shawab
