Kasus Gagal Ginjal pada Anak, di Mana Tanggung Jawab Negara?

Oleh. Nikmatul Choeriyah (Pegiat Literasi)

Baru baru ini, fenomena gagal ginjal akut yang telah merenggut banyak nyawa anak di Indonesia masih meninggalkan tanda tanya besar tentang siapa yang akan bertanggungjawab atas kasus tersebut? Dilansir dari bbc.com, sejumlah keluarga korban anak gagal ginjal akut mendesak Bareskrim Polri segera menyeret pihak yang bertanggung jawab atas peredaran obat batuk sirop beracun ke pengadilan.

Sebab, selain produsen atau perusahaan farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) patut dianggap lalai mengawasi bahan baku obat sirop hingga diterbitkannya nomor izin edar. Sebelumnya, Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, Indra Lutrianto Amstono, mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) yang artinya akan ada tersangka baru.

Tersangka ini, sambungnya, diduga ada kaitannya dengan prosedur penerbitan izin edar oleh BPOM yang dinilai tidak sesuai standar. Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, berkata menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada kepolisian.

Kasus gagal ginjal akut pada anak mengalami lonjakan pada Agustus hingga Oktober 2022. Kasus ini diduga berkaitan dengan tingginya cemaran dari pelarut obat sirup yang menyebabkan pembentukan kristal tajam di dalam ginjal. Dalam perkembangannya, setidaknya per 5 Februari 2023, sudah terdapat 326 kasus gagal ginjal anak dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Dari kasus tersebut, saat itu dilaporkan total 204 anak meninggal dunia. Sisanya sembuh, tetapi dilaporkan masih terdapat sejumlah pasien yang masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta pada awal 2023. Safitri Puspa Rani, ibu dari Panghegar – bocah delapan tahun yang meninggal karena mengonsumsi obat batuk sirop beracun – tak bisa menyembunyikan amarahnya.

Dengan suara lantang, dia ingin semua orang yang tersangkut dalam peredaran obat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diseret ke pengadilan. Sebab menurutnya, mereka lalai mengawasi dan kalau dibiarkan persoalan yang sama kemungkinan akan terulang kembali lantaran tidak ada perbaikan sistem pengawasan.

“Mereka tidak menghargai nyawa anak kami … jadi kami harap mereka membusuk di penjara. Hukum secara maksimal sebagai efek jera agar ke depan pembuat kebijakan sadar berharganya nyawa manusia,” ujar Safitri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/12).

Safitri terang-terangan menyebut peristiwa ini sebagai “kejahatan besar” karena ada pihak-pihak yang disebutnya lalai. “Di titik ini saya mau menyebut anak saya dibunuh oleh sistem.”

“Karena kesalahannya jelas tidak perlu orang dengan keilmuan tinggi melihat bagaimana kasus ini terjadi. Ingat kejadian ini akan berulang kalau sistem tidak diperbaiki.”

Fenomena kematian anak yang tinggi dikarenakan gagal ginjal akut yang terjadi satu tahun terakhir ini seharusnya menyadarkan penguasa dan masyarakat bahwa memang terdapat kesalahan pada tata kelola kesehatan di negeri ini. Sebab, kesehatan sangat erat kaitannya dengan lingkungan yang bersih, makanan yang bergizi, dan edukasi tentang pola hidup sehat hingga perlindungan ketat oleh negara dari penyakit menular.

Namun, dalam kasus di atas, penanganan terhadap gagal ginjal akut yang menimpa anak sangatlah lamban. Pasalnya saat ini kesehatan dibawah pengelolaan sistem kapitalisme adalah objek komersialisasi yang bisa saja di perdagangkan. Sudah jelas, sistem kapitalisme hanya akan melahirkan kebijakan yang berputar pada persoalan uang, bisnis, dan keuntungan. Karena pada faktanya, setiap tahun subsidi kesehatan terus dikurangi.

Saat ini, negara hadir ditengah- tengah umat bukan sebagai pengurus rakyat melainkan sebagai regulator yang akan memuluskan bisnis korporasi termasuk didalamnya di bidang kesehatan.

Jadi, tak heran apabila kasus gagal ginjal akut pada anak sangat lamban ditangani, hingga banyak menelan korban jiwa. Sangat wajar jika saat ini kesehatan anak tidak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalisme.

Akar masalah bukan terletak pada teknis layanan, melainkan pada kebijakan- kebijakan yang disandarkan pada sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, selama sistem ini yang diterapkan maka tak akan pernah terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Islam solusi

Sangat jauh berbeda dengan sistem islam ketika diterapkan, dimana di dalam sistem islam, anak adalah bagian dari masyarakat yang juga wajib dipenuhi kebutuhannya. Maka negara dengan penerapan sistem islam akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan gratis. Serta pemenuhan gizi yang tercukupi baik orang kaya ataupun miskin, hingga pemberian pendidikan yang merata baik dikota maupun di desa.

Karena, negara dengan penerapan sistem Islam kaffah memiliki sistem ekonomi yang berbasis Baitulmaal yang akan memberikan uang untuk mencukupi segala kebutuhan rakyatnya termasuk didalamnya anak- anak.

Dimana kekayaan Baitulmaal diperoleh dari jizyah (pajak yang diberikan oleh penduduk non muslim kepada negara dibawah peraturan islam), harta kharaj (hasil tanah pertanian yang dikenakan nonmuslim), ghanimah (harta rampasan peramg), fa’i (apa saja yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan), harta tak bertuan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Semua bentuk pelayanan negara bukan untuk tujuan mencari keuntungan, tapi semata- mata hanya untuk mengurusi kebutuhan seluruh masyarakat. Karena semua ini dilakukan atas dasar keimanan dan tanggung jawab, karena sadar semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. di akhirat kelak.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari)

Atas dasar inilah, seorang pemimpin (khalifah) didalam sebuah negara dengan penerapan sistem islam diwajibkan menerapkan seluruh syariat islam secara menyeluruh (kaffah), dan termasuk didalamnya kesehatan. Dan salah satu fungsi syariat adalah “hifdzun nafs” atau menjaga jiwa manusia. Di dalam menjaga jiwa manusia, negara akan melakukan upaya preventif, yakni menjaga peredaran makanan dan obat yang disinyalir berbahaya.

Ditambah lagi, di dalam Islam, terdapat syariat untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib (tidak membawa kepada keburukan dan mudharat kepada tubuh manusia). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 168 :

“Wahai sekalian manusia. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah  setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.”

Hal demikian juga akan dikontrol dan dimonitoring oleh Departemen Kemaslahatan Bidang Kesehatan Negara secara berkala atas setiap obatdan makanan yang beredar. Negara juga akan menetapkan standar obat yang boleh beredar di masyarakat dan harus mendapatkan izin sebelum pengedaran, sebab obat boleh dijual belikan oleh individu ataupun pihak swasta.

Negara juga memiliki lembaga riset yang akan melakukan riset tentang pengobatan, instrumen, dan obat- obatan terbaik bagi kesembuhan dan keselamatan jiwa pasien. Dan lagi, negara memiliki sanksi yang tegas terhadap oknum- oknum yang berani mengedarkan makanan dan obat- obatan yang akan berdampak buruk bagi masyarakat. Inilah sistem terbaik yang akan menjamin terpeliharanya jiwa manusia dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat, yakni diterapkannya sistem dari sang pencipta alam semesta, sistem Islam kaffah.

Wallahu a’lam bhi ash showab.

Dibaca

 2 total views,  2 views today

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi