Kaji Ulang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Berulang kali, angka utang luar negeri merangkak naik. Banyak sekali faktor kenaikan jumlah utang, salah satunya utang luar negeri dalam proyek KCJB. Betapa ragam janji manis di awal seakan menggambarkan kerjasama Indonesia-China tak akan memberikan kerugian pada negeri ini. Namun sayang berjuta sayang, China tak rela rugi kehilangan cuan karena biaya proyek KCJB mengalami pembengkakan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mendapat sorotan. Pasalnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berencana meminjam ke China Development Bank (CBD) sekitar Rp8,3 triliun untuk ikut menutupi pembengkakan biaya pembangunannya. Meski pembengkakan ditanggung bersama, tetapi Indonesia menanggung 60% dari biaya proyek tersebut (17/2).

Sungguh berat apabila negeri ini berani menambah utang luar negeri dengan jumlah yang tak sedikit. Apalagi proyek ini sifatnya business to business yang seharusnya tak dibebankan pada APBN. Namun, memang seperti inilah watak kapitalisme.

Proyek KCJB yang tak begitu urgen seakan dipaksa berjalan dengan rancangan yang terkesan tergesa-gesa sejak awal isu perencanaannya. Asas manfaat dengan memandang keuntungan materi menjadi fokus utama. Sehingga, hal yang seharusnya tidak perlu digarap, menjadi proyek yang wajib direalisasikan.

Sungguh, utang untuk sebuah proyek yang minim faedah amatlah disayangkan. Apalagi penumpang KCJB nantinya bukan sembarang orang. Hanya orang yang memiliki kantong penuh cuan saja yang bisa menikmatinya.

Oleh karena itu, negara perlu mengkaji ulang proyek KCJB agar tidak menjadi beban rakyat. Sebab, apabila utang ditimpakan pada APBN, sepertinya negara akan kembali memangkas subsidi untuk rakyat ataupun menaikkan tarif pajak sana sini demi menutupi utang luar negeri.

Selain mengkaji ulang, negara seharusnya intropeksi dengan tata kelola dan sistem yang ada. Di mana sistem kapitalisme yang dirancang oleh manusia menimbulkan permasalahan yang tak berkesudahan. Maka, negara perlu mengganti sistem yang rusak dengan sistem yang baik, yakni sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Baik, sistem Islam. Nantinya, Islam meniscayakan negara menjamin kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, termasuk perkara transportasi yang urgen tanpa membebani rakyat.

 

Afiyah Rasyad
(Aktivis Peduli Ummat

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi