Oleh Ismawati
Semrawutnya pemasangan kabel fiber optik terjadi di kota Palembang. Nampak terlihat di jalan poros hingga daerah perkampungan. Menyikapi hal ini Komisi II DPRD Palembang memanggil pihak provider, Kamis (10/8/2023). Para anggota dewan tersebut mendorong agar dibuatkan jalur underground atau jalur bawah tanah.
Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik menuturkan ia bersama anggota Komisi II telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak provider jaringan, di antaranya MyRepublic, CBN Fiber, Iconnet serta Indihome. Pertemuan turut dihadiri dari Dinas Kominfo serta Bagian Hukum Pemkot Kota Palembang, (tribunsumsel.com, 10/8/23).
Semrawutnya kabel fiber optik harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, akibatnya bisa fatal, jika menjuntai ke bawah bisa menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia.
Seperti kecelakaan kabel fiber optik yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Selatan. Mahasiswa Universitas Brawijaya, Sultan Rif’at Alfatih menjadi korban kecelakaan imbas kabel optik yang terjuntai ke jalanan di Jalan Pangeran Antasari pada 5 Januari lalu. Akibatnya, tulang tenggorokan dan saluran makan Sultan putus. Upaya medis pun dilakukan, tetapi hingga saat ini Sultan tidak bisa bicara serta tidak bisa makan dan minum secara normal.
Tak hanya itu, korban akibat kabel fiber optik lain adalah Vadim, seorang pengemudi ojek online yang meninggal akibat tersangkut kabel optik menjuntai saat mengendarai sepeda motornya di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat malam, 28 Juli 2023. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pelni sebelum akhirnya, 6 jam kemudian pada pukul 05.30 WIB pada Sabtu subuh, 29 Juli 2023 ia menghembuskan nafas terakhir (tempo.co, 4/8/2023).
Oleh karena itu, semrawutnya keberadaan kabel fiber optik tidak boleh dianggap sepele. Jangan sampai timbul korban lagi baru segera dibenahi. Ini jelas adalah kelalaian perusahaan. Seharusnya, sebelum memasang peralatan diperhatikan dulu keamanan dan keselamatannya. Supaya tidak membahayakan rakyat di sekitarnya.
Sayangnya, berkaca dalam kasus kecelakaan kabel fiber optik di atas, pihak swasta pengelola jaringan tersebut saling lempar tanggung jawab. Seperti pada kecelakaan yang dialami oleh Sultan Rif’at pemilik kabel fiber optik yakni PT Bali Towerindo (Bali Tower) Tbk membantah kecelakaan ini karena kelalaian mereka, melainkan karena kecelakaan tunggal. Tim pemeliharaan sudah memberikan laporan tiang dan kabel berada di posisi normal dengan ketinggian kurang lebih 5,5 meter.
Karena itu, dalam pembangunannya keamanan dan keselamatan menjadi faktor yang harus diutamakan. Seperti yang diusulkan para pakar yakni pembangunan jalur bawah tanah, untuk mengatasi kabel fiber optik yang berantakan.
Sayangnya, selama ini pengelolaan proyek diserahkan kepada swasta atau asing. Negara hanya jadi regulator pada pengusaha. Akibatnya, negara lemah dalam pengawasan dan tata kelola sebuah proyek.
Terlebih, pengelolaan ekonomi menganut sistem ekonomi kapitalisme. Yakni prioritas utama adalah materi. Jargonnya “modal sekecil-kecilnya, mendapat untung sebesar-besarnya”. Dan, pemindahan kabel di jalur bawah tanah pasti membutuhkan modal yang cukup besar.
Kembali lagi, ini adalah permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara. Mengadakan pembangunan infrastruktur yang terbaik harus berfokus juga pada keamanan dan keselamatan rakyatnya. Seperti dalam pemasangan kabel jaringan seperti ini, negara harus hadir memperhatikan aspek keamanannya.
Berbeda halnya dalam sistem Islam. Negara merupakan penanggung jawab rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. kelak atas rakyat yang dipimpinnya. Hal ini yang mendasari keberadaan pemimpin dalam Islam, mereka bertanggung penuh atas amanah yang diemban. Termasuk dalam pengelolaan infrastruktur seperti ini.
Tahukah Anda, bagaimana sosok Khalifah Umar bin Khattab yang menangis, tatkala ada keledai yang terperosok di jalanan kota Baghdad. Hingga sang Khalifah memerintahkan untuk memperbaiki jalanan tersebut. Ia khawatir akan dosa di hadapan Rabb-Nya tatkala dimintai pertanggungjawaban, keledai tersebut jatuh karena kelalaian sang Khalifah.
Inilah yang mendorong urgensinya keberadaan sistem Islam, sebagai satu-satunya sistem yang mampu mensejahterakan dan melindungi rakyat. Karena pemimpin yang lahir darinya adalah pemimpin yang benar-benar memprioritaskan kehidupan rakyat.
Dalam Islam, pengaturan pembangunan infrastruktur tidak dikelola swasta yang hanya fokus pada keuntungan semata. Karena, hubungan antara pemimpin dan rakyat bukan untung rugi, tapi melindungi dan melayani dengan penuh tanggung jawab.
Wallahua’lam bis shawab.
