Jaminan Halal Dikomersialisasi dalam Sistem Kapitalisme

Oleh. Sherlina Dwi Ariyanti, A.Md.Farm.
(Aktivis Dakwah Remaja, Kontributor MazayaPost.com)

Baru-baru ini, Kemenag mengeluarkan kebijakan baru yang ditujukan kepada pedagang kaki lima (PKL). Hal tersebut terkait dengan kewajiban para pedagang kaki lima ini memiliki sertifikat halal atas barang dagangannya.

Regulasi Baru untuk Sertifikasi Halal

Dilansir dari kompas.com (02/02/2024), Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham mengungkapkan pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat halal pada masa penerapan pertama aturan ini yang berakhir 17 Oktober 2024.

Berbagai macam respons akhirnya muncul. Ada yang merasa kerepotan untuk mengurus karena kendala waktu. Namun, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuat para pedangan mengeluarkan dana yang besar. Dilansir dari Tirto.Id (02/02/2024), Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero mengatakan, urgensi mengurus sertifikasi halal lantaran masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Sebab itu, sertifikasi penting untuk menimbulkan rasa kepercayaan. Namun, beliau menyambung seharusnya tidak dibatas waktu, dan harus mudah serta gratis. Tapi keinginan tersebut masih belum bisa mendapatkan jawaban dan bukti yang pasti.

Komersialisasi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dari sebuah produk memang hal yang vital. Hal ini tidak sebatas pada legalitas, namun ini terkait akidah seorang muslim. Hal ini menjadikan kehalalan suatu produk sebagai kebutuhan yang vital.

Melihat urgensi dari sertifikasi halal, perlu diketahui bahwa hal ini seharusnya dipastikan oleh negara. Seharusnya pemastian ini dilakukan oleh negara sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Namun sayangnya, saat ini sertifikat halal dijadikan sebagai upaya komersialisasi yang dilakukan oleh negara.

Salah satu bukti upaya komersialiasi sertifikasi halal adalah retribusi untuk perpanjangan sertifikasi halal. Menurut Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun dari diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dan dilakukan perpanjangan minimal 3 bulan sebelum sertifikat habis masa berlakunya. Berdasarkan regulasi ini, para pedagang yang tidak memiliki sertfikasi maka akan dikenai sanksi mulai teguran hingga denda.

Perpanjangan dari sertifikasi ini, mewajibkan biaya adminitrasi yaitu setiap perpanjangan Rp200.000. Penarikan biaya retribusi semacam ini sangat wajar terjadi di dalam sistem pengaturan saat ini. Semua ini dikarenakan regulasi yang terlahir berdasarkan sistem kapitalisme. Bukan menjadi rahasia lagi, bahwa kapitalisme merupakan sistem pengaturan yang orientasinya adalah keuntungan materi sebesar-besarnya.

Berdasarkan konsep ini, maka muncullah istilah “di dunia ini tidak ada yang gratis.” Termasuk dalam urusan pemastian kehalalan suatu produk yang beredar di tengah masyarakat tentu tidak mungkin gratis.

Dalam urusan sertifikasi halal ini, negara tetap harus memperhitungkan keuntungan dan kerugian selama proses sertifikasi berjalan. Peran semacam ini menunjukkan bahwa hubungan negara dan rakyat selayaknya rekan bisnis. Ini jelas tidak sesuai dengan peran negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat dan memenuhi segala keperluan rakyat secara mudah, gratis, cepat.

Islam Memenuhi Pemastian Kehalalan Secara Gratis

Lahirnya kebijakan yang bersumber dari sistem Islam tentu berbeda jauh dengan cara pandang kapitalistik saat ini. Pada dasarnya, Islam adalah agama sempurna yang tidak hanya mengatur perihal urusan manusia dengan Pencipta. Melainkan Islam mengatur peran negara dalam mengurusi kepentingan umat. Seperti yang disebutkan diatas, bahwa sistem kapitalisme telah menghilangkan peran negara untuk menjadi pelayan bagi rakyat, termasuk urusan kehalalan produk yang beredar ditengah masyarakat.

Dalam sistem Islam, pemastian kehalalan dari seluruh produk yang beredar ditengah masyarakat adalah tanggungcjawab dari negara. Banyak upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin sertifikasi halal. Dilansir oleh Muslimahnews.id (05/10/2023), salah satunya adalah memastikan pelaku usaha memahami produk yang mereka jual adalah produk sehat dan halal. Jaminan kehalalan ini dapat diberikan negara dengan melakukan uji produk halal secara gratis dan pengawasan secara berkala. Jika ada ketentuan dan persyaratan yang tidak gratis, negara akan memberikan kemudahan administrasi yang cepat, murah, dan mudah.

Pemahaman harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki kehati-hatian terhadap produk yang akan dimakan. Oleh karena itu, edukasi terkait syariat kehalalan juga penting dilakukan. Para ulama membagi makanan halal dari dua aspek, “Pertama cara memperolehnya dan kedua dari zatnya.” (HR Tirmidzi). Konsep ini seharusnya dipahami oleh produsen maupun konsumen.

Semua hal ini adalah harus dilakukan oleh seluruh pihak dengan regulasi yang shohih yaitu Islam. Namun sayangnya, aturan syariat Islam secara sempurna belum tegak kembali saat ini. Kehebatan dari Islam dalam mengatur urusan umat tidak bisa dilakukan setengah-tengah. Semua syariat Islam ini bisa dijalankan ketika sistem Islam diterapkan melalui struktur negara. Di mana tujuan pokoknya adalah mengembalikan kehidupan Islam di muka bumi.

Penutup

Sistem Islam yang dimaksud adalah sistem Khilafah. Dalam Khilafah proses penyaringan dilakukan sejak dari proses peredaran barang haram untuk pembuatan produk, maka akan dilarang masuk ke pasaran. Pada proses sertifikasi dalam perspektif Islam tidak akan dipungut biaya, karena sejatinya konsep ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat manusia. Wallahu a’lam.

Dibaca

 1 total views,  1 views today

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi