Gagal Ginjal Akut dan Abainya Peran Negara

Oleh. Bunda Hanif

Baru-baru ini, kita dibuat khawatir dengan adanya pemberitaan mengenai gagal ginjal akut yang banyak menimpa anak-anak. Penyebabnya juga masih menjadi misteri, padahal tanpa diketahui penyebabnya akan sulit dilakukan penanganan. Akibatnya, kesehatan dan keselamatan jiwa jutaan anak terancam.

Hal ini merupakan tragedi yang memilukan dan harus segera diakhiri. Lambannya penanganan dari pemerintah sangat terasa, akibatnya korban terus bertambah dan jumlah kematian semakin meningkat. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran orang tua.

Kasus gagal ginjal, akut hampir setahun berlalu sejak ditemukan kasus pertama pada Januari 2022 dan mengalami lonjakan kasus pada Agustus 2022. Risiko kematian case fatality rate tinggi dan kematian melebihi kasus Gambia. Hingga Rabu, (26/10/2022) berdasarkan informasi pemerintah, sudah 269 kasus teridentifikasi, yaitu 157 kasus kematian atau 58% kasus terjadi tersebar di 27 provinsi negeri ini (Muslimahnews.com.id, 29/10/2022).

Diketahuinya segera penyebab suatu penyakit merupakan perkara yang sangat penting bagi keberhasilan penanganan. Terlebih penyakit dengan risiko kematian tinggi seperti gangguan ginjal akut yang tergolong cepat. Seharusnya, penemuan satu kasus saja harus segera diteliti secara serius penyebab pastinya. Apalagi di tengah banyaknya ahli dan ilmuwan kesehatan, serta teknologi riset kedokteran yang begitu maju.

Negara seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. Bukan justru sebaliknya, bertindak sangat lamban, sehingga korban terus berjatuhan. Hal yang paling disesalkan, Kemenkes baru membentuk tim investigasi setelah ratusan jiwa anak melayang.

Pada awal pekan kedua Oktober, pihak Kemenkes menyatakan, “Kementerian Kesehatan telah membentuk tim terdiri atas IDAI dan Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk penyelidikan dan penanganan kasus gangguan ginjal akut misterius.”

Seharusnya, dengan potensi SDM riset dan fasilitas riset di negeri ini, penanganan bisa lebih cepat sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Sayangnya, tidak demikian apa yang telah pemerintah lakukan, meski kebutuhan penanganan begitu mendesak.

Negara gagal dalam menjamin hak dan akses publik terhadap pelayanan kesehatan gratis berkualitas . Fasilitas kesehatan yang masih kurang serta penyebaran yang tidak merata, termasuk ketersediaan obat-obatan dan peralatan kedokteran serta dokter ahli. Masyarakat juga harus berhadapan dengan harga pelayanan yang mahal lagi diskriminatif.

Tidak dapat kita mungkiri, di negara yang menganut sistem demokrasi kapitalisme, pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang harus dibayar dengan harga mahal. Penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata tentu sangat mempersulit masyarakat. Di ibu kota negara saja, rumah sakit rujukan seperti RSCM tidak mampu mengatasi lonjakan kasus gagal ginjal akut, lalu bagaimana dengan rumah sakit yang berada di daerah lain? Dapat dipastikan, kondisinya jauh lebih buruk dan memprihatinkan.

Jika kita mau jujur, persoalan pelayan kesehatan yang semakin buruk bukan terjadi saat ini saja, melainkan sudah menahun. Negara gagal dalam pengurusan persoalan kehidupan masyarakat khususnya persoalan kesehatan. Tidak hanya pada kondisi darurat saja, tetapi juga pada kondisi normal.

Kemajuan riset kedokteran dan kecanggihan teknologi kedokteran hanya bisa dinikmati segelintir orang. Mahalnya harga, persoalan mutu dan diskriminasi adalah persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Beginilah kondisi masyarakat di bawah sistem kapitalisme. Semua berorientasi mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya.

Sehingga wajar saja, jika kebutuhan akan kesehatan hanya bisa dinikmati oleh orang yang mampu secara ekonomi, Sehingga tidak heran jika kita sering mendengar berita tentang masyarakat yang harus kehilangan nyawa lantaran tidak memiliki biaya untuk mendapatkan pengobatan. BPJS yang dikeluarkan pemerintah pun, nyatanya tidak mampu membantu masyarakat. Jangankan memberikan penanganan kesehatan yang baik, yang terjadi justru sebaliknya, rakyat terbebani dengan kewajiban membayar namun mereka tidak mendapatkan hak-haknya.

Kesehatan publik dan seluruh elemen pilar sistem kesehatan dibiarkan dalam pusaran kepentingan bisnis berbagai korporasi . Semuanya dirancang untuk pertumbuhan ekonomi, negara yang dalam kapasitasnya sebagai regulator, tidak akan pernah serius melakukan riset ketika tidak ada dukungan korporasi atau bertentangan dengan kepentingan korporasi.

Berbeda dengan sistem Islam, dimana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan publik yang harus dipenuhi oleh negara. Di Negara Khilafah, setiap bagian maupun keseluruhannya, dirancang oleh Allah Swt. Konsep anggaran yang dipakai berasal dari Baitulmal. Negara hadir sebagai perwujudan kemaslahatan dan kesejahteraan insan, bahkan seluruh alam. Pemimpin negara dalam negara khilafah hadir sebagai raa’in yakni pengurus urusan rakyat seperti sabda Rasulullah saw.:

“Khalifah adalah pengurus urusan rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap urusan mereka.” (HR Bukhari)

Khilafah dengan segala keistimewaannya mampu mengatasi persoalan dalam segala kondisi, baik kondisi normal maupun darurat. Negara juga paling bertanggung jawab melindungi masyarakat dari berbagai bahaya yang diharamkan Islam. Konsep khilafah dengan politik kesehatan yang tangguh serta peradabannya yang agung, benar-benar teruji eksistensinya sebagai penjaga kesehatan setiap individu selama dua pertiga abad sebagaimana terukir oleh tinta emas sejarah.

Inilah harapan satu-satunya negeri dan dunia ini. Khilafah mampu membebaskan umat dari penderitaan dan kesengsaraan dan membawanya pada puncak kesejahteraan untuk kedua kalinya dengan izin Allah Taala, selain perihal kewajiban dalam menegakkannya, kembalinya Khilafah adalah janji Allah Swt. Pilihan ada di tangan kita saat ini, melayakkan diri dan mengambil peran perjuangan, berdiam diri, atau justru menjadi penentangnya.

Wallahu a’lam bisshowab.

Dibaca

 23 total views,  4 views today

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Artikel Terbaru

Konsultasi