Oleh. Afiyah Rasyad
(Aktivis Peduli Ummat)
Sirkuit balap dunia di Mandalika telah digunakan. Perhelatan Moto GP internasional telah dilombakan. Tentu, adanya sirkuit balap itu tidak ada dengan sendirinya, melainkan dibangundengan berbagai perencanaan. Mulai lokasi, material, dan ketinggalan rencana anggaran yang dibutuhkan.
Suka atau Duka bagi Rakyat dan Negara?
Sirkuit kelas dunia tentu membutuhkan dana yang tak sedikit. Mandalika tetap dibangun meski rakyat dalam kondisi ekonomi terimpit. Belum lagi, negara dihantam berbagai kondisi ekonomu sulit, dimana utang tengah melangit.
Pembangunan sirkuit Mandalika menyedot banyak dana. Bukan sebatas sirkuit yang dibangun, namun infrastruktur pendukung dan penataan kawasan pun dibangun, jalan bypass, penghijauan agar terlihat ramah lingkungan juga dilakukan. Semua itu tentu membutuhkan dana. Pembangunan sirkut Mandalika pun mendapat kucuran dana dari APBN.
Sunguh miris, saat negara kelimpungan dihantam pandemi dan utang meninggi, kini harus merogoh kas negara untuk sebuah ajang dunia yang lebih ke arah hura-hura. Mandalika serius didanai negara meski rakyat tak sejahtera.
Gelaran MotoGP Mandalika 2022 tak lepas dari keseriusan Pemerintah Indonesia dengan menggelontorkan dana triliunan demi kesuksesan event olahraga internasional ini. Sri Mulyani menyebut ajang balap motor kelas dunia ini bakal sulit terselenggara jika tanpa adanya kucuran dana dari negara melalui APBN. Alokasi dana triliunan Rupiah digelontorkan negara melalui skema penyertaan modal negara (PMN) BUMN, dana yang dialokasikan senilai Rp1,3 triliun (pikiran-rakyat, 20/3/2022).
Kucuran dana itu dianggap dapat mendatangkan manfaat. Perhelatan kelas dunia yang diselenggarakan 18-20 Maret 2022 lalu digadang-gadang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. “Benar-benar MotoGP ini menjadi promosi wisata yang sangat besar bagi Mandalika, termasuk untuk ekonomi di Mandalika,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Podkabs (Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet), yang tayang perdana Jumat (18/03/2022) di kanal YouTube dan Spotify Sekretariat Kabinet (Setkab).
Benarkah sirkuit Mandalika akan memberikan manfaat penduduk setempat? Padahal, fakta menyuguhkan hal berbeda. Siapa saja yang bisa menonton sirkuit balap itu bukanlah rakyat kecil, tetapi orang-orang yang mampu merogoh kocek dalam-dalam untuk menontonnya. Wisatawan asing dan penikmat sirkuit balap MotoGP saja yang mampu menikmati tiap perhelatan kelas dunia ini digelar.
Belum lagi anggaran dana triliunan yang dibeber Menkeu Sri Mulyani dimaksudkan bahwa nilai tersebut dialokasikan pemerintah kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagaimana dilansir pikiran-rakyat.com (20/3/2022). Jelas sudah ke mana arah keuntungan berembus. Mungkin benar, ada manfaat bagi masyarakat setempat. Tapi, keuntungan besarnya akan masuk pada alur kas PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Atmosfer kapitalisme sangat kental dalam berbagai proyek di berbagai negara penganutnya, termasuk negeri ini. Tak mungkin proyek Mandalika akan memikirkan nasib rakyat kecil. Asas manfaat dengan keuntungan materi menjadi tajuk utama yang harus diraih dalam sirkuit ini. Para pemodal besar tak mau merugi. Apalagi tiap kebijakan kapitalisme tak memberi ruang bagi rakyat untuk membebani negara.
Jadi jelas, kencangnya aliran dana APBN bukan semata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, tapi lebih ke prestise dan berkumpulnya pemodal dalam ajang ini. Meningkatkan taraf hidup rakyat setempat seakan hanya tameng bagi berjalannya MotoGP ini. Kapitalisme akan memuluskan berbagai cara demi meraup keuntungan meski tak berfaedah bagi rakyat. Alih-alih rasa suka yang disuguhkan, justru anggaran dana Mandalika bisa mendatangkan duka yang lebih dalam.
Olahraga dalam Pandangan Islam
Balap MotoGP dikategorikan dalam sebuah pagelaran olahraga kelas dunia. Islam pun memandang olahraga sebuah aktivitas yang boleh selama tidak mengandung hadloroh dan membahayakan. Perlombaan pun diperbolehkan selama tidak di jalan kemaksiatan, tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan, tidak membuka aurat, tidak ada judi, kecurangan, apalagi kedzoliman yang menimpa rakyat.
Perlombaan olahraga boleh saja diselenggaran dengan catatan kehidupan rakyat yang dijamin negara telah sejahtera. Sandang, papan, dan pangan terpenuhi. Keamanan, pendidikan, dan kesehatan juga merata dan dirasakan oleh setiap individu rakyat hingga ke daerah tertinggal dan terpencil. Jadi, prioritas amal akan diperhatikan oleh negara. Bahkan, perlombaan olahraga bisa jadi akan dibiayai negara jika seluruh rakyat sudah hidup sejahtera. Namun, tetap urusan umat menjadi prioritas utama.
Negara juga akan memilih olahraga mana yang bermanfaat untuk kehidupan rakyat. Bisa jadi, olahraga yang berkaitan dengan peperangan akan dilombakan demi mengasah kaum muslim menghadapi musuh saat jihad. Jika pun ada perlombaan sekelas internasional, maka negara akan melihat siapa saja yang bisa ikut serta menjadi peserta. Tak semua negara bisa ikut serta. Hal itu merujuk pada politik luar negeri negara.
Islam memperbolehkan perlombaan olahraga dengan mekanisme yang jelas. Tujuannya untuk mengasah keterampilan umat dan hiburan yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat. Tak ada sedikit pun tujuan meraih keuntungan apalagi sampai mendatangkan investor asing. Islam tegas memetakan mana wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka, itulah sandaran utama dalam setiap aktivitas negara, termasuk menyelenggarakan perlombaan olahraga.
Wallahu a’lam.
