Demokrasi Langgengkan Politik Dinasti

Oleh. Ainun Afifah

Dunia maya tengah ramai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas umur calon kepala daerah. Hal ini menimbulkan polemik. Berbagai kalangan mengkritik keputusan MA tersebut. Publik menduga putusan tersebut sarat akan kepentingan, yaitu untuk memuluskan jalan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju di Pilkada 2024.

Dikutip dari kumparan.com (30/5/2024), Putusan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. “Kabul permohonan,” demikian dikutip dari laman MA, Kamis (30/5).

Buah Demokrasi

Sebelumnya, hal yang sama juga santer dibicarakan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 beberapa waktu lalu yang mengubah syarat batas usia capres dan cawapres untuk memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kakaknya Kaesang, maju di Pilpres 2024 dalam usia masih sangat muda. Untuk mempertahankan kekuasaan, cara inilah yang paling strategis. Dengan menempatkan anak keturunan pada kursi pemerintahan atau yang disebut ‘Politik Dinasti’. Praktik semacam ini dalam demokrasi sudah hal yang jamak terjadi. Mulai dari pemimpin negara, daerah, bahkan di tataran partai.

Demokrasi meniscayakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Hal ini karena sistem yang mewadahi demokrasi adalah sistem kapitalisme dimana asasnya sekulerisme atau nir-agama. Apalagi tujuannya adalah meraih materi. Maka segala cara digunakan untuk meraih materi lewat kekuasaan

Walhasil, kekuasaan hanya alat legitimasi untuk memperoleh materi atau keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya. Sekalipun harus mengalahkan supremasi hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

Inilah buah dari praktik politik ala demokrasi. Pemerintahan yang zalim terhadap masyarakat. Rakyat dianaktirikan dan hanya dijadikan sapi perah. Perampasan ruang hidup, kebijakan yang pro swasta, dan pemalakan kepada rakyat melalui serangkaian pungutan yang dilegalisasi atas nama undang-undang.

Politik dalam Islam

Berbeda halnya dengan demokrasi. Islam memandang kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga tujuan kekuasaan adalah riayah syu’unil ummah atau mengurusi urusan rakyat. Pemimpin adalah pelayan bagi rakyat. Sebagaimana Rasulullah saw. menegaskan dalam sabdanya, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur semua lini kehidupan tidak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah. Islam memiliki mekanisme pemilihan kepala daerah.

Dalam Islam, kepala daerah juga disebut wali atau amil. Orang yang siap menerima amanah sebagai wali ditunjuk langsung oleh khalifah. Tidak ada masa jabatan dalam pemerintahan, jika dalam pemerintahan wali/amil bersikap sewenang-wenang ia bisa langsung diberhentikan oleh khalifah meski ia baru menjabat satu hari.

Begitupun rakyat turut andil mengkritik dan memuhasabahi penguasa. Mekanismenya bisa melalui pengaduan pada khalifah atau mahkamah mazalim. Keduanya akan memutuskan perkara yang dilakukan wali/amilnya.

Islam juga memiliki syarat kelayakan sebagai kepala daerah yaitu (1)laki-laki, (2)muslim, (3)baligh, (4)berakal, (5)merdeka, (6) adil, (7) mampu memikul amanah kepemimpinan. Berdasarkan syarat ini seseorang dikatakan layak untuk memimpin. Termasuk keadilan dan kecakapan.

Dengan demikian, tidak akan ada politik dinasti yang menyalahi supremasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan yang menerapkan Islam. Hanya pemerintahan Islam yang akan mewujudkan negara gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera dalam curahan keberkahan Allah, yang menjadi cita-cita dan dambaan umat. Wallahualam bissawab.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi