Cuaca Panas Ekstrem Berujung Kekeringan, Salah Siapa?

Oleh. Nurul Faizah

Seluruh pemerintah daerah diminta bersiap menghadapi kemarau panjang yang akan menyebabkan kekeringan. Hal ini dikarenakan siklus El Nino akan melanda Indonesia mulai Mei 2023. El Nino yang merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal di Samudra Pasifik diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus 2023.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meminta semua pihak bersiap menghadapi kemarau panjang ini. Menko Luhut mengatakan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah harus siap menghadapi El Nino. Berdasarkan pengalaman tahun 2015, El Nino dapat menimbulkan dampak kekeringan yang meluas, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Direktur Jenderal sumber daya air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djarot Widyoko menyampaikan indikasi kekeringan itu dapat dilihat dari cuaca di mana tingkat intensitas hujan yang berada di bawah 100 mm per bulan. Sudah kami ringkas di bulan Maret, ada 4 provinsi di mana intensitas hujannya di bawah 100 mm ini sudah masuk kekeringan. Ujar Djarot. Djarot mengatakan, jumlah itu akan terus bertambah menjadi 8 provinsi pada April, 19 provinsi di Mei, 21 provinsi di Juni, dan 29 provinsi pada Juli. Agustus itu musim yang paling kering nanti, ungkapnya dalam mengatasi situasi ini.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyusun berbagai strategi untuk mencegah fenomena El Nino. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya akan memperkuat infrastruktur air di lahan pertanian untuk mencegah kekeringan.

Kekeringan memang bisa disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino. Namun, kekeringan ini diperparah dengan pelepasan dan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan perubahan iklim. Kekeringan merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan oleh penerapan ideologi kapitalisme di negeri ini.

Hal ini karena dalam paradigma kapitalisme, pihak swasta dapat menguasai atau memprivatisasi sumber daya alam, termasuk sumber daya air dan hutan, untuk keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, deforestasi sektor swasta dan penguasaan saluran air terjadi secara masif atas nama legalisasi dan investasi oleh pihak berwenang.

Padahal, hutan berperan penting dalam mengatur iklim bumi melalui siklus karbon hutan yang ada di bumi yang mampu menyerap sebanyak 2,4 miliar ton CO²/tahun. Nilai ini sebanyak 30% dikontribusikan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, namun kini habitat hutan di Indonesia makin berkurang meski laju deforestasi berhasil ditekan.

Namun, berdasarkan penelitian terbaru, laju deforestasi masih lebih cepat dari pertumbuhan hutan di Kalimantan. Oleh karena itu, suhu extreme hingga kekeringan akan terus melanda masyarakat di dunia ini selama sistem kapitalisme-liberal masih diberlakukan di dunia.

Berbeda dengan Kh1l4f4h yang menerapkan aturan Islam semata. Islam telah memiliki solusi dalam mengatasi kekeringan akibat perubahan suhu ekstrim, karena fenomena alam. Demikian pula, Islam mampu mencegah terjadinya perubahan iklim yang saat ini terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme, hingga berdampak pada kekeringan.

Kita memahami bahwa hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang di Indonesia, bahkan dunia. Demikian pula sumber-sumber mata air yang berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, pada hutan dan sumber-sumber mata air seperti sungai, danau dan lautan. Secara umum melekat karakter harta milik umum sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw., “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput (hutan), air dan api.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Status hutan dan sumber-sumber mata air, danau, sungai, dan laut sebagai harta milik umum menjadikannya tidak dibenarkan dimiliki oleh individu ataupun swasta. Akan tetapi, tiap individu dan publik, memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Negara tidak berwenang memberikan hak konsesi atau pemanfaatan secara istimewa, khusus terhadap hutan, sumber-sumber mata air, sungai, danau, dan laut. Karena konsep ini tidak dikenal dalam Islam.

Negara wajib hadir sebagai pihak yang diamanahi Allah yakni bertanggung jawab langsung dengan sepenuhnya terhadap pengelolaan harta milik umum. Rasulullah saw. bersabda, “Imam atau khalifah adalah raa’in yakni pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)

Dengan demikian, fungsi hutan sebagai stabilitator iklim dunia akan berjalan secara maksimal. Selain itu, negara berkewajiban mendirikan industri air bersih perpipaan sedemikian rupa, sehingga terpenuhi kebutuhan air bersih setiap individu, dan masyarakat, kapan pun dan di manap un berada. Bahkan ketersediaan air ini akan cukup untuk mengatasi fenomena alam seperti El Nino.

Negara akan mengelolanya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Negara harus memanfaatkan berbagai kemajuan sains dan teknologi, memberdayakan para pakar yang terkait berbagai upaya tersebut, seperti pakar ekologi, pakar hidrologi, pakar teknik kimia, teknik industri, dan ahli kesehatan lingkungan, sehingga terjamin akses setiap orang terhadap air bersih gratis atau murah secara memadai. Penerapan syariat Islam secara Kaffah di bawah institusi Kh1l4f4h akan menghindarkan masyarakat menghadapi kekeringan akibat suhu ekstrem.

Wallahu a’lam.

Dibaca

 12 total views,  2 views today

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi