Oleh. Zaskia Rifky An-Nadia
(Aktivis Pelajar Peduli Bangsa)
Kasus kemiskinan sudah lagi tak terdengar asing di telinga. Bahkan, hampir seluruh negara pernah mengalami kasus ini, tak terkecuali Indonesia. Sekalipun termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi.
Beberapa waktu lalu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan sejumlah bantuan modal kepada beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program membina ekonomi keluarga sejahtera ini dinilai dapat sangat membantu para pelaku UMKM. Bahkan, PT PNM ini juga sempat mengintegrasikan data dengan Kemenko PMK terkait identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha.Alasannya, guna menekan angka kemiskinan yang sudah cukup ekstrem.
Padahal, sejatinya usaha pemberian modal ini tak mengurangi angka kemiskinan sama sekali. Sudah kita ketahui bahwasannya UMKM hanyalah sektor rumah tangga. Sedangkan, PT PNM adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. Itu artinya, UMKM hanya akan terus berada di bawah cengkeraman perusahaan raksasa.
Walhasil, kebanyakan masyarakat tetap tak bisa keluar dari ranah kemiskinan. Beberapa bantuan yang diberikan pun hanya sebatas basa-basi. Mau sebanyak apa pun bantuan yang diberikan, tak akan mengatasi permasalahan sama sekali selama sistem yang berlaku di negeri ini tetap sama.
Perusahaan-perusahaan besar yang ada akan terus ‘mengahabisi’ perusahaan kecil seperti UMKM. Mereka akan bebas menguasai bahan baku yang ada tanpa ada ancaman maupun hukuman sama sekali dari penguasa. Di sini, penguasa seakan berlepas tangan dari tanggung jawabnya. Karena sebenarnya, bantuan modal untuk UMKM hanyalah solusi parsial untuk bertahan hidup sementara .Bukan solusi untuk membabat habis kemiskinan.
Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem yang meniscayakan adanya liberalisasi. Maka, tak heran jika perkataan ‘yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin’ itu benar adanya. Karena, kekuasaan tertinggi sebenarnanya ada di tangan para pemilik modal. Alhasil, solusi apa pun tidak akan pernah bisa ditemukan, termasuk kemiskinan.
Wajar saja terjadi jika hukum buatan manusia yang berlaku. Hukum yang berlandaskan akal manusia yang terbatas dan dibumbui dengan hawa nafsu. Pastinya, hukum ini hanya akan menguntungkan si pembuatnya beserta orag-orang yang berada di sekitarnya. Sangat tidak adil, bukan?
Ditambah lagi, kasus kemiskinan merupakan kasus yang sistemis. Selama bukan akar permasalahannya yang diselesaikan, niscaya kasus ini akan terus ada. Maka, satu-satunya cara untuk mennyelesaiakan kasus ini adalah mengubah sistem yang ada.
Sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di sistem Islam. Tak ada kemiskinan di dalamnya. Karena sumber daya alam akan dikelola negara dengan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain itu, penguasa akan menyediakan lapangan kerja yang sangat melimpah bagi rakyatnya.
Selain itu, peran pemimpin benar-benar sangat terlihat di sistem ini. Pemimpin akan senantiasa meriayah rakyatnya dengan baik dan akan pernah berlepas tangan akan tanggung jawab.Mereka paham bahwasannya pemimpin akan berdosa jika sampai ada rakyatnya yang terlantar. Bukan hanya manusia, bahkan hewan yang hidup di wilayah kekuasaan Islam pun juga akan diperhatikan.
Maka tak heran, jika kesejahteraan rakyat benar-benar dapat tercapai dengan sistem Islam. Apalagi, hukum yang berlaku berasal dari Sang Pembuat hukum, yakni Allah Swt. Dengan diterapkannya sistem Islam secara kaffah, otomatis semua masalah akan mendapatkan penyelesaian dan rahmat akan tersebar di atas muka bumi.
