Oleh. Nur Aisyah, S.Pd.I.
(Kontributor MazayaPost.com)
Perhelatan pesta rakyat 2024 segera dimulai. Seperti sebelumnya, pemilu menjadi harapan besar untuk sebuah perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Para peserta pemilu saling bersaing ketat untuk memperoleh simpatisan dari rakyat dengan menawarkan visi dan misi mereka untuk membangun negeri ini.
Mengapa Bansos Bermunculan?
Hal yang tidak kalah menarik pada pemilu kali ini adalah adanya politisasi bantuan sosial (Bansos). Menjelang hari-H pilpres, politisasi bansos makin massif. Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka dinilai kian masif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara (BBC.com, 30/1/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sederet bantuan sosial (bansos) sejak akhir tahun kemarin. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT El Nino Rp200 ribu per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp200 ribu per bulan.
Alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia (detik.com, 2/2/2024).
Walaupun presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan untuk paslon tertentu, akan tetapi aroma politisasi bansos amat kentara. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi beberapa beberapa menteri dan petinggi partai juga malakukan hal sama yaitu menggunakan bansos untuk mencari dukungan rakyat.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara. Oleh karena itu, setiap peluang akan dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan dari rakyat.
Dalam sistem demokrasi, ada kebebasan berperilaku yang mengabaikan aturan agama dalam kehidupan. Jadi, sah-sah saja apabila para peserta pemilu saling adu kekuatan untuk memenangkan kontes walaupun dengan manyalahgunakan jabatan.
Di sisi lain, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kesadaran politik yang rendah pula seringkali menganggap itu adalah hal yang lumrah dalam perpolitikan. Kemiskinan juga menjadi salah satu faktor berpikir pragmatis sehingga dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Mereka berpikir kapan lagi bisa mendapatkan materi secara cuma-cuma kalau tidak menjelang pemilu.
Bahkan banyak dari mereka yang memang mencari para peserta Pemilu yang bisa memberi mereka keuntungan secara financial. Istilahnya kamu jual, saya beli, siapa yang bisa mamberikan mereka keuntungan itulah yang mereka pilih. Padahal terkadang mereka juga tidak kenal siapa paslon yang memebrikan bantuan tersebut.
Kemiskinan memang menjadi problem kronis negara. Seharusnya negara memberikan solusi sampai ke akar pemasalahan. Bukan hanya sekadar memberikan bansos. Apalagi memanfaatkan bansos untuk memperoleh suara rakyat.
Islam Mengatasi Kemiskinan
Rakyat adalah tanggung jawab negara, negara wajib memastikan segala hajat rakyat itu terpenuhi, baik kesehatan, pendidikan maupun dalam urusan pangan. Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Baik si kaya atau si miskin akan memperoleh hak yang sama dari negara.
Dalam sistem Islam, ada lembaga keuangan yang disebut dengan Baitul mal. Peran lembaga ini cukup dominan dalam perekonomian Islam. Dana yang ada pada Baitul mal berasal dari beberapa sumber, salah satunya yaitu berasal dari hasil pengelolaan harta milik umum. Sesuai dengan sabda Rasulullah,
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis di atas menerangkan bahwa tiga perkara tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu seperti saat sekarang. Islam melarang tegas harta milik umum diswastanisasi yang hasilnya hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.
Negara mempunyai kewajiban mengelola harta milik umum seperti air, tambang, dan sejenisnya, dan nanti hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga rakyat tidak merasa kekurangan sedikit pun.
Penguasa dalam Islam
Kekuasaan adalah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Oleh karena itu, penguasa akan mengurusi rakyat sesuai dengan hukum syariah. Dalam kepemimpinannya, mereka akan bersikap jujur dan amanah tanpa menyalahgunakan kekuasaannya untuk ambisi atau kepentingan tertentu.
Selain pemimpin atau penguasa yang amanah, juga dibutuhkan pengedukasian kepada rakyat agar mereka faham Ketika hendak memilih pemimpin. Mereka harus memahami kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu benar-benar berkompeten, terjamin kualitas keimanannya serta bertakwa kepada Allah. Sehingga tidak perlu melakukan aksi pencitraan agar disukai rakyat. Wallahu a’lam.
