Oleh : Rahma (Penulis Opini)
Seperti sudah menjadi rutinitas tiap tahun, banjir kembali terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Seperti yang disampaikan Kepala Pelaksana BPBD kota Bandar Lampung Wakhidi, bahwa banjir terjadi di beberapa titik yakni Kecamatan Wayhalim, Labuhan Ratu, Rajabasa, dan Kedamaian. Menurut beliau banjir terjadi selain karena pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga akibat dari jebolnya tanggul di daerah tersebut (Antara, 20/02/2024)
Banjir juga melanda beberapa wilayah di Jatim, antara lain di Karanganyar dan Demak. Tak hanya pemukiman, jalan Pantura lumpuh total, bahkan puluhan kendaraanpun terjebak genangan air yang cukup tinggi dan belum bisa dievakuasi. Meskipun ada jalan alternatif tapi ada tambahan biaya yang sangat tinggi dan dirasa berat bagi rakyat. Warga yang diungsikan sudah sebanyak 1.542 jiwa ( Minggu, 11 Pebruari ’24, Kompas.com ).
Penyebab Banjir yang Berulang
Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya pengendalian banjir, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencegah banjir besar seperti yang terjadi di awal Februari 2024. Penyebab banjir memang bermacam-macam, di antaranya karena curah hujan yang tinggi, hingga adanya alih fungsi lahan yang merupakan dampak kebijakan pembangunan kapitalistik.
Sering abainya prioritas pembangunan menyumbangkan efek buruk bagi keseimbangan alam. Dan lagi, adanya pengundulan hutan menjadi penyebab hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial luas hutan pada th. 2022 mencapai 102, 53 juta hektare. Angka ini berkurang serkitar 1.33 juta atau turun 0.7% dibanding 2018 (selama 5 th).
Tidak bisa dipungkiri, sesungguhnya faktor-faktor penyebab banjir adalah tersebab hegemoni penerapan sistem kapitalisme, yang meniscayakan pemerintah berpihak pada kepentingan segelintir pengusaha, menyebabkan pemerintah abai pada urusan rakyat. Misalnya, seharusnya pemerintah membangun tanggul yang kuat dan kokoh untuk menahan debit air di musim hujan. Faktanya, tidak demikian.
Solusi Komprehensif
Islam memiliki aturan yang sempurna. Tidak saja dalam urusan ibadah. Namun juga mengatur berbagai problem kehidupan manusia. Termasuk persoalan banjir. Bahwa, negara wajib mengurus rakyatnya termasuk dalam mencegah terjadinya musibah yang dapat dikendalikan oleh manusia.
Islam memiliki kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan menjaga keselamatan dan ketentraman hidup.
Islam juga memiliki mekanisme yang mengatur kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan sehingga pengelolaannya tepat dan membawa manfaat untuk seluruh umat. Menurut konsep ekonomi Islam, hutan termasuk kepemilikan umum yang dikelola negara untuk umat, rakyat boleh mengambil manfaatnya. Sedangkan pemerintah membatasi sebagian hutan untuk dijadian hima (kawasan terlindungi untuk menjaga ekosistem).
Ada beberapa langkah lain yang bisa dilakukan dalam penanggulangan banjir yakni:
Pertama, membangun bendungan-bendungan untuk menampung air dari curah hujan, sungai dan lain-lain
Kedua, memetakan kawasan rawan banjir dan melarang penduduk mendirikan pemukiman di dekat saerah tersebut
Ketiga, membangun sungai buatan, kanal, saluran drainase dan sumur resapan
Keempat, membentuk badan khusus penanganan bencana alam
Kelima, mmbangun cagar alam
Keenam, sosialisasi edukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan kewajiban memelihara lingkungan.
Inilah solusi tuntas dari sistem pemerintahan Islam terkait mekanisme mengatasi bencana banjir. Dalam suasana keimanan yang tinggi, bencana merupakan ujian keimanan. Baik bagi individu muslim juga Khilafah sebagai periayah (pengurus). Oleh karena itu, sudah seharusnya umat kembali pada penerapan sistem kepemimpinan Islam, yang terbukti menjadi solusi tuntas atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan banjir.
Wallahu a’lam bis ash-shawab.
