Faizah -Surabaya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 (30/10). Kenaikan UMP ini akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi tahun depan. Isu kenaikan UMP ini adalah berita yang menggembirakan, namun ditengah beban biaya hidup yang semakin meningkat. Hal ini jelas tidak akan memberi efek yang signifikan terhadap kesejahteraan pekerja.
Janji kenaikan UMP juga tidak akan membuat sejahtera. Lazim dalam setiap kenaikan UMP akan diiringi dengan naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, berbagai jasa juga mengalami kenaikan. Seperti pendidikan, kesehatan, tarif, dan iuran serta pajak sebagai wujud kebijakan rezim kapitalisme yang tak punya empati atas kesengsaraan rakyat.
Inilah akibat dari sistem yang diterapkan saat ini. Karena kapitalisme
memiliki standar pengupahan yang memang tak memungkinkan hidup sejahtera. Ditambah dengan situasi ekonomi yang dalam ancaman resesi, PHK bisa jadi tak akan terelakkan lagi. Hal ini tentunya juga akan berisiko terhadap lulusan pendidikan vokasi.
Hal ini akan berbeda dengan sistem Islam dalam mewujudkan kesejahteraan karena ditopang dengan sistem ekonomi Islam yang kuat. Sehingga, memiliki sumber dana yang besar. Maka negara akan mampu mengurusi setiap kebutuhan dasar rakyat, baik sandang, pangan dan papan. Sehingga kesejahteraan pun akan bisa terwujud.
Maka hanya dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam penerapan Islam secara kafah di setiap lini kehidupan, mampu mewujudkan kesejahteraan secara nyata. Bukan sekadar mimpi atau ilusi sebagaimana janji rezim kapitalisme. Sehingga, sudah saatnya, kita harus kembali kepada aturan Islam. Yakni kembali kepada sistem Islam kafah dalam naungan Khilafah.
