Akses Pupuk Sulit, Petani Menjerit

Oleh. Marsanda
(Mahasiswa dan Aktivis Muslimah)

Kesulitan petani dalam mengakses pupuk subsidi kembali menjadi sorotan. Petani di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya. Mereka harus menempuh jarak sekitar 80 KM untuk mendapatkan pupuk bersubsudi. Hal tersebut terungkap dalam temuan tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri saat memantau penyaluran pupuk subsidi di NTT pada 18-22 Juni 2024 (Beritasatu.com)

Parahnya lagi, di tengah akses pupuk yang sulit, pemerintah tercatat memiliki utang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp12,5 triliun. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut, utang tersebut terdiri atas tagihan berjalan April 2024 sekitar Rp2 triliun dan sisanya merupakan tagihan subsidi pupuk pada 2020, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan pemerintah (Bisnis.com, 20/6/2024).

Padahal, pertanian merupakan salah satu bidang yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, upaya besar harus dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Sayangnya, jauh panggang dari api, realitanya berbeda dari ekspektasi. Berita dari berbagai daerah seperti Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, dan Lombok Timur menunjukkan realita pahit yang dihadapi petani dalam mendapatkan pupuk yang vital bagi budidaya tanaman mereka.

Persoalan ini bagaikan benang kusut yang tak kunjung terurai. Di satu sisi, liberalisasi pupuk yang digembar-gemborkan sebagai langkah menuju efisiensi justru berujung pada kapitalisasi pupuk dan lepas tangannya negara dalam memenuhi kebutuhan petani. Perusahaanlah yang kini memegang kendali pengadaan dan distribusi pupuk, sehingga tak jarang pupuk subsidi sulit dijangkau petani.

Kemudian di sisi lain, pemerintah bertujuan untuk mencapai swasembada pangan agar masyarakat dapat merasakan keberlimpahan, tetapi pemerintah juga menghadapi berbagai kesulitan. Pemerintah sendiri tampaknya hanya melakukan upaya dangkal untuk mencari solusi, padahal program ekstensifikasi dan intensifikasi tidak berhasil jika solusi dasar yang digunakan masih bermasalah.

Negara mengatur bahwa hanya petani yang menanam tanaman tertentu yang dapat menerima pupuk subsidi. Artinya, petani yang bercocok tanam di luar itu tidak akan memperolehnya. Hal ini menunjukkan adanya paksaan dalam pemilihan tanaman. Pada akhirnya, pemangku kebijakan menginstruksikan masyarakat untuk menanam tanaman tertentu. Permasalahannya, pertanian rakyat tidak hanya satu komoditas, masih banyak komoditas lain yang memerlukan penggunaan pupuk.

Ironisnya, di tengah kesulitan ini, negara justru terjerat hutang pupuk kepada PT Pupuk Indonesia, BUMN yang seharusnya menjadi penopang kedaulatan pangan. Kondisi ini semakin memperparah akses pupuk bagi petani dan menghambat cita-cita bangsa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Penting diingat bahwa pupuk merupakan bahan baku yang sangat diperlukan dalam bidang pertanian. Sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pupuk dengan harga terjangkau bagi warganya.

Di sinilah, Islam hadir dengan solusi yang komprehensif. Islam menjadikan pertanian sebagai bidang strategis dan memandatkan negara untuk mendukung penuh para petani. Hal ini termasuk dalam memastikan akses mudah terhadap pupuk dan kebutuhan lainnya.

Lebih dari itu, Islam juga memiliki mekanisme untuk memberikan bantuan kepada petani dan keluarga yang tidak memiliki modal, sehingga mereka tetap dapat menjadi petani yang sejahtera dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Islam memandang negara sebagai raa’in (pengurus) yang menyediakan sumber keuangan untuk membantu petani. Menurut aturan Islam, ada banyak sumber pendapatan pemerintah, antara lain: jizya, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan sumber daya alam, dan lainnya. Sumber keuangan tersebut dapat digunakan untuk mendukung petani dalam bentuk permodalan dan penyediaan fasilitas pendukung pertanian.

Selain itu, nuansa ketaatan yang dibangun negara dalam berbagai aspek juga menjadi tameng terhadap pihak-pihak yang melakukan kemaksiatan, termasuk kecurangan. Jadi, jika ingin mengatasi masalah pupuk yang terus meningkat, kembali ke aturan Islam adalah jawabannya.

Sehingga sudah saatnya bagi kita untuk menyelamatkan kedaulatan pangan dari jerat kapitalisasi dan lepas tangannya negara. Kita perlu memperkuat peran negara dalam menjamin akses pupuk yang mudah dan murah bagi petani. Penerapan sistem pengelolaan pupuk yang berpihak pada rakyat, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan, adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan dan ketahanan pangan. Wallahualam.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi