Mungkinkah Negara Menjamin Rumah Impian Rakyat?

Oleh. Afiyah Rasyad
(Aktivis Peduli Umat)

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok (primer) bagi tiap individu. Betapa banyak di negeri ini dari rakyat yang tunawisma. Mereka tidur di emperan toko atau bangunan, di kolong jembatan, atau di pemukiman kumuh dengan rumah kardus atau bahan seadanya. Siapa yang tidak mau memiliki rumah impian? Tentu semua orang ingin memilikinya.

Rumah bukan sebatas tempat berteduh dari panas dan hujan. Di dalamnya, setiap penghuni rumah bisa bercengkerama dan mengobrol dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu, rumah juga bisa menjadi tempat asik untuk beribadah, saling bertukar pikiran ataupun kajian. Maka dari itu, rumah adalah tempat impian impian setiap orang.

Rumah Impian yang Terbayang

Alih-alih tunawisma ataupun para pengontrak rumah diberi jaminan rumah impian oleh negara, Tapera justru hadir di tengah kesulitan rakyat mewujudkan rumah impian. Baru-baru ini, pemerintah memberikan solusi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera ini nantinya akan menjadi sebuah pungutan dari gaji karyawan BUMN, BUMDes, bahkan diwacanakan perusahaan swasta sebesar 2,5%.

Kehadiran Tapera tak lantas membuat rakyat bersuka cita, justru kehadirannya menuai penolakan dari brbgi elemen masyarakat. Pasalnya, Peraturan Pemerintah tersebut akan memotong gaji pekerja swasta sebesar 3%, dengan rincian 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. Hal tersebut memantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal angkat bicara.

Menurutnya, dengan iuran 3% adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah. Menurutnya, pemotongan 3% ini menambah beban hidup rakyat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha. Seharusnya, negara menyiapkan dan menyediakan rumah untuk rakyat yang murah. Ketersediaan rumah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah bukan, malah buruh disuruh bayar (sindonews, 29/5/2024).

Niat mulia pemerintah akan hadirnya Tapera yang bertujuan agar rakyat memiliki rumah ibarat mimpi di siang bolong. Potongan atau pungutan dari gaji karyawan jelas menambah beban biaya hidup rakyat. Terlebih jika gaji karyawan tersebut adalah upah minimun rata-rata, belum lagi tingginya kebutuhan hidup yang lain saat ini.

Dari sini seakan menggambarkan bahwa Tapera adalah wujud lepas tangannya negara dalam menjamin kebutuhan rumah impian bagi setiap rakyat. Besaran pungutan perumahan yang diwajibkan dalam kedok Tapera merupakan indikasi bahwa rakyatlah yang sejatinya memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Negara hanya menjadi tempat penampungan titipan sekian persen gaji tersebut.

Masalah lain bisa saja muncul dalam program Tapera, sebut saja korupsi yang sudah mendarah daging akan memiliki lahan baru. Kasus korupsi semisal pernah terjadi pada BPJS Kesehatan, Asabri, Jiwasraya, Taspen, bahkan pajak. Hal ini membuktikan bahwa lembaga yang ada, banyak yang tidak amanah dalam mengelola uang iuran rakyat. Seharusnya fakta semacam ini menjadi pelajaran bagi negara dan rakyat. Tapera tentu akan disimpan dalam waktu yang panjang, apa ada yang bisa menjamin uang tersebut akan tenang dan damai di tempatnya?

Mirisnya lagi, jika benar berita bahwa gaji karyawan Tapera nilainya tinggi, dari mana asal gaji tersebut? Diberitakan bahwa besaran gaji Komite Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi, untuk posisi Ketua Komite Tapera yang jabatannya ex efficio dari unsur menteri sebesar Rp32,508 juta. Lalu, besaran honorarium Komite Tapera unsur profesional sebesar Rp43,344 juta. Sedangkan menteri lainnya yang menjabat anggota Komite Tapera secara ex efficio di BP Tapera mendapatkan gaji Rp29.257.200 per bulannya (sindonews.com, 30/5/2024).

Kehadiran Tapera justru menjauhkan rakyat dari terjaminnya kebutuhan rumah impian oleh negara. Potret semacam ini adalah cori khas negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Di mana negara hanya menjadi regulator dan pemungut iuran apa pun kepada rakyat. Sementara rakyat diwajibkan mandiri dalam mmenuhi kebutuhan asasinya, termasuk rumah impian. Jika demikian, rumah impian yang terbayang hanya sebatas angan.

Solusi Islam

Islam adalah agama sempurna dan benar dari Zat Yang Maha Benar. Islam bukan sebatas agama, tetapi berisi seperangkat aturan kehidupan. Tidak hanya terkait dalam masalah ibadah mahdah saja, Islam juga mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, peradilan, sosial, bahkan perkara rumah impian juga diatur.

Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, Islam mengatur secara rinci. Dalam Islam, rumah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Islam tidak membiarkan masyarakat mewujudkannya sendiri. Negara akan bertanggung jawab untuk menjamin dan mewujudkan perumahan bagi rakyat. Kepala negara, yakni khalifah memiliki peran sebagai pengurus dan pengatur rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Negara dalam Islam wajib memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat, terutama yang kesulitan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, untuk memiliki tanah dan memiliki rumah. Negara akan menyediakan pertanahan dan bangunan dengan harga murah dan kualitas terbaik, bahkan negara akan memberikan tanah secara cuma-cuma kepada rakyat yang mampu mengelola agar bisa memenuhi kebutuhan asasinya. Lahan yang terlantar selama 3 tahun akan diambil alih negara dan diserahkan kepada yang mampu mengelola dan membutuhkan sesuai pandangan khalifah.

Selain itu, pengelolaan bahan baku dalam harta kepemilikan umum wajib dikelola secara mandiri oleh negara dengan memaksimalkan sumber daya manusia dalam negara. Sehingga dengan pengelolaan SDA secara mandiri, negara telah menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Negara juga memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, dan lainnya. Islam mewajibkan negara untuk mewujudkan rumah impian rakyat dengan beberapa mekanisme berikut:

Pertama, negara membangun perumahan dan menjualnya kepada rakyat dengan harga murah dan terjangkau secara tunai ataupun kredit tanpa riba. Negara juga dapat memberikan pinjaman nonriba atau memberi bantuan untuk membangun rumah kepada rakyat.

Kedua, negara tidak melakukan pungutan pajak terhadap bangunan rumah sebagaimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada sistem kapitalisme. Dengan begitu, masyarakat benar-benar nyaman mendiami rumah mereka. Rumah yang mereka bangun benar-benar milik mereka tanpa ada yang mengusik.

Ketiga, negara membolehkan bagi setiap warga negara untuk memiliki tanah ataupun lahan yang produktif. Jika terjadi pembiaran tanpa memanfaatkan lahan ataupun tanah selama tiga tahun, status tanah tersebut menjadi tanah mati. Artinya, melalui peran negara orang yang mampu menghidupkannya bisa memiliki tanah tersebut. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya. Tidak ada hak sedikitpun bagi penyerobot tanah orang lain secara zalim.” (HR At-Tirmidzi, Abi Dawud, An-Nasa’i)

Keempat, negara bisa memberikan tanah kepada rakyat, terutama bagi mereka yang kurang sejahtera. Meskipun demikian, mereka tidak boleh menelantarkan tanah lebih dari tiga tahun. Bahkan negara akan mewujudkan rumah yang layak bagi rakyat yang tidak mampu.

Dengan empat kebijakan tersebut, seluruh individu rakyat dapat mengakses kepemilikan tanah dan rumah, baik dengan konsep jual beli, menghidupkan tanah mati secara produktif, ataupun dengan pemberian negara. Sehingga Islam benar-benar akan menjadikan negara sebagai penjamin dan pengurus urusan rakyat. Rakyat pun dapat mewujudkan rumah impian dengan mudah. Wallahualam bissawab.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi