Oleh : Ismawati
Dikutip dari Rebulika.co.id (2/7), Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Dua terendah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik (Parpol). Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 20-24 Juni 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden.
Kurang Dipercayai
Salah satu faktor kurang dipercayainya DPR oleh publik adalah terkait dengan kinerja DPR itu sendiri. DPR yang digadang-gadang sebagai wakil rakyat justru sering membuat kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Seperti menciptakan Undang-Undang yang merugikan rakyat. Yakni misalnya yang terbaru Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-Undang kontroversial yang menciptakan keuntungan bagi para kapital.
Selain itu, gaya hidup mewah para pejabat tinggi ini kerap dipertontonkan. Tidak sebanding dengan kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Duduk di kursi anggota dewan dengan gaji besar, tunjangan, dan kehidupan keluarga terjamin tidak sebanding pula dengan gaji rakyatnya. Rakyat berjibaku sendiri mencari sesuap nasi, hingga sering diberitakan rakyat kelaparan.
Faktor kurangnya rasa percaya publik terhadap DPR adalah maraknya kasus korupsi di kalangan elite politik. Tidak disangka, dengan kehidupan serba terjamin tidak menutup celah untuk melakukan korupsi. Hasil survey Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyatakan bahwa DPR adalah lembaga paling korupsi di Indonesia. Pada faktanya, memang banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi di negeri ini.
Sementara rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol adalah persaingan antar anggota parpol tak ubahnya hanya sebuah persaingan kekuasaan. Mahalnya mahar menjadi anggota parpol dapat memicu ketidaknyamanan mereka dalam mengemban amanah rakyat. Hingga pintu korupsi dapat terbuka lebar.
Sinyal Kebangkitan Islam
Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan Parpol adalah buah dari diterapkannya sistem perpolitikan ala demokrasi. Demokrasi melahirkan para pemimpin yang tidak amanah. Kekuasaan hanya dipandang sebagai alat meraih keuntungan. Lihat saja bagaimana ongkos politik berbiaya mahal, dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berduit.
Terkadang, jabatan diduduki oleh mereka yang berduit tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengurus rakyatnya. Pelayanan masyarakat hanya saat ada kepentingan saja seperti jika dibutuhkan untuk mendulang suara.
Beragam kelemahan demokrasi dan semua perangkat di dalamnya adalah sumber dari tidak diterapkannya hukum Allah Swt. dalam kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur kehidupan manusia. Termasuk juga dalam perkara politik.
Amanah dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang wajib dipenuhi. Hukum menjaga amanah ini adalah wajib dan tidak boleh dikhianati.
Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS: Al-Anfaal. 27).
Kepemimpinan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang memiliki iman dan takwa. Sebab, iman ini adalah dasar rasa takut seorang hamba akan siksa dari Sang Pencipta.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemimpin yang amanah tidak bisa diwujudkan dalam sistem demokrasi. Sebab, demokrasi bukan dari Allah Swt. melainkan buatan manusia. Ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahan adalah sinyal baik kebangkitan Islam. Karena sistem demokrasi sudah jelas membawa kerusakan di bumi ini.
Keberkahan akan senatiasa kita raih jika kita terus taat terhadap perintah-Nya. Sebagaimana Firman-Nya, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf : 96).
Wallahua’lam bis shawab.
