Muhammad Ayyubi ( Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community )
Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengumumkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih. Lalu, pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani telah resmi dilantik untuk menduduki posisi tersebut.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Sri Mulyani juga adalah Menteri Keuangan pada masa Presiden SBY yang diangkat pada 5 Desember 2005.
Pada pemerintahan Presiden Jokowi, Sri Mulyani kembali dilantik dengan posisi yang sama pada 27 Juli 2016. Praktis, dia telah menduduki jabatan Menteri Keuangan selama 19 tahun pada tiga pemerintahan yang berbeda.
Sri Mulyani banyak dipuji oleh para ekonom dunia. Banyak penghargaan telah diraihnya, diantaranya sebagai Menkeu terbaik Asia pada 2006 oleh Emerging Markets Forum di Sidang Tahunan Bank Dunia. Masih pada 2006, ia juga menjadi Menkeu terbaik menurut Euromoney dan Menkeu terbaik di Asia berdasarkan Emerging Market Forum.
Dalam Hubungan Internasional antar bangsa ada konsep yang bernama HTAG atau Hambatan Tantangan Ancaman dan Gangguan dari negara lain.
Hal tersebut meniscayakan adanya negara musuh dan negara sahabat. Maka penentuan mana negara yang termasuk musuh dan mana negara yang termasuk sahabat adalah perkara yang urgen dan sangat penting.
Jika salah menentukannya, maka negara akan salah bersikap terhadap perilaku negara musuh. pujian negara musuh dianggap obat padahal sejatinya adalah jebakan untuk terus membuat negara semakin terpuruk dalam kekalahan.
Sebaliknya. nasihat, kritik atau peringatan dari negara sahabat dianggap sebagai ujaran kebencian atau serangan.
Jika kita melihat, apa yang ada dibalik pujian lembaga lembaga ekonomi dunia kepada Sri Mulyani? racun kah ataukan obat bagi negeri Indonesia ini.?
Maka kita bisa melihat fakta empiris kondisi ekonomi Indonesia dalam 20 tahun kepemimpinan Sri Mulyani. Dalam survey ketimpangan RI menyebutkan bahwa harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50.000.000 orang miskin, dengan total kekayaan orang kaya sebesar US$ 251, 75 miliar.
Sementara itu Proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019, yakni sebanyak 57,33 juta penduduk. Ini artinya kemiskinan semakin meningkat karena kelas menengah turun kelas.
Ditambah lagi bencana deflasi yang terjadi berturut turut dalam lima bulan terakhir. Impor masih membanjiri pasar Indonesia yang berakibat turunnya harga pertanian di Indonesia, imbasnya petani merugi justru pada saat panen raya.
Penerimaan jumlah pajak yang dianggap sebagai sumber utama penerimaan negara turut memperparah defisit keuangan negara. Sebagaimana laporan Majalah Tempo bahwa Penerimaan pajak pada triwulan I 2024 atau sepanjang bulan Januari hingga Februari tercatat sebesar Rp 393,31 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa angka itu menurun 8,8 persen jika dibandingkan triwulan I 2023.
Di sisi lain beban rakyat semakin berat karena kenaikan nilai pajak menjadi 12 % tahun 2025, penarikan iuran tapera 3 persen, pengahapusan kelas dalam BPJS yang berakibat kenaikan iuran dan asuransi wajib kendaraan bermotor berdasarkan UU PPSK tahun 2025 nanti.
Pada saat yang sama jumlah subsidi terhadap kebutuhan rakyat semakin lama semakin dipangkas demi untuk melunasi hutang negara.
Privatisasi atas kekayaan milik umum kepada swasta asing terus terjadi dan massif dalam 20 terakhir ini.
Inikah kondisi yang diinginkan oleh Bank Dunia atau lembaga lembaga ekonomi dunia itu? Jika iya, maka naiknya Sri Mulyani menjadi Menkeu untuk ketiga kalinya bukanlah sebuah prestasi tetapi itu adalah jebakan negara negara besar untuk terus menjebloskan Indonesia dalam hegemoni kapitalis dunia.
Dan Sri Mulyani dianggap sebagai yang bisa menerjemahkan secara sempurna prinsip prinsip kapitalisme dalam perekonomian Indonesia. Dan hal itu menyenangkan para oligarki dunia.
Walhasil, berharap perubahan dan perbaikan kesejahteraan rakyat pada pemerintahan Prabowo dengan naiknya Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu ibarat pungguk yang merindukan bulan, itu mustahil.
Kemana jalan yang harus ditempuh oleh Indonesia agar bisa lepas dari hegemoni kapitalis dunia? Tidak ada jalan lain selain kepada sistem ekonomi Islam dibawah penerapan Syariah Islam oleh Khilafah. Wallahu a’lam bi shawab []
