1. SEJAK AWAL, PBB MEMANG TAK BISA DIHARAPKAN
Bagi kita yang menganggap bahwa PBB adalah harapan atas terbentuknya dunia yang damai, maka itu salah besar.
Pertama, PBB mendukung solusi dua negara yang menghendaki Israel maupun Palestina hidup berdampingan dengan wilayah masing-masing. Misalnya, diterbitkannya resolusi 181 (1947), resolusi 242 (1967), dan resolusi 338 (1973).
Kedua, demokrasi yang dilaksanakan oleh PBB, sejatinya adalah omong kosong. Sejak 1945, Amerika Serikat sebagai salah satu penyumbang dana terbesar di PBB, setidaknya telah memveto 34 resolusi DK PBB terkait Israel-Palestina, dan 46 kali resolusi mengenai Israel. Padahal, Israel sendiri adalah salah satu negara yang paling banyak melanggar resolusi PBB.
Ketiga, sebagai pendukung solusi dua negara, solusi PBB tak akan jauh dari gencatan senjata (ceasefire). Terbaru, PBB melalui Majelis Umumnya menyepakati resolusi “jeda kemanusiaan” (truce).
Istilah ini, memang belum familiar. Penerjemahan “ceasefire” dan “truce” ke dalam bahasa Indonesia sendiri juga tak dibedakan, yakni sama-sama “gencatan senjata”. Padahal, kedua istilah ini berbeda.
Jeda kemanusiaan adalah gencatan senjata informal yang tak mengikat, sebagai pemberian kesempatan untuk membuka akses izin atas masuknya bantuan kemanusiaan, seperti makanan, obat-obatan, air minum, dan bahan bakar.
PBB layaknya wasit yang membiarkan terjadinya penganiayaan dari satu pihak kepada pihak lain, lalu memberi waktu istirahat sementara untuk sekedar mengisi perut mereka agar tidak kelaparan. Dengan kata lain, PBB merestui penganiayaan itu sendiri!
2. PARADOKS RETORIKA DAN AKSI PARA PEMIMPIN NEGERI MUSLIM
Dalam pernyataan tertanggal 28 Oktober 2023, Presiden Erdogan menyampaikan,
“Wahai Barat, saya menyeru kepada kalian. Apakah kalian ingin memulai perang salib lagi? Turki belum mati, ia masih berdiri tegak. Kalian harus tahu bahwa kami ada di Timur Tengah seperti halnya di Libya dan Karabakh.”
Dan hingga saat ini, Turki, sebagaimana negeri muslim lainnya, belum mengirimkan tentaranya.
Padahal, Israel sangat bergantung pada perjanjian dan transaksi dengan berbagai negeri muslim. Lapangan minyak Azari dan Irak dari Ceyhan (Turki), memasok setidaknya 63 ribu dan 70 ribu barel minyak mentah ke Israel per hari.
Israel juga bergantung pada impor dari negara-negara Arab semakin mulus dan meningkat jumlahnya pasca normalisasi yang disepakati lewat “Abraham Accord”. Kesepakatam antara Bahrain dan Israel pada 11 September 2020 misalnya, telah membuka pintu ekspor Bahrain ke Israel senilai $ 21 juta pada 2022. Kesepakatan Abraham Accord pada 13 Agustus 2020 juga meningkatkan nilai ekspor dari Uni Emirat Arab, yang melonjak dari $ 3.6 miliar (2019) menjadi $ 8.3 miliar pada 2022.
Pada Mei 2023, Israel mencapai kesepakatan dengan Mesir untuk membangun pipa gas darat baru ke Mesir, yang memungkinkan ekspor tambahan gas Israel sebesar 6 miliar meter kubik per tahun. Impor Israel dari Maroko juga melesat pasca penandatanganan Abraham Accord. Sebagai imbalannya, AS juga memberikan pengakuan atas kedaulatan Maroko terhadap Sahara Barat.
Pasokan energi listrik Israel juga membaik pasca bersepakat dengan UEA dan Yordania, yang mengekspor 600 MW listrik ke Israel setiap tahun. MoU tersebut ditandatangani di hadapan utusan iklim AS, John Kerry, pada Konferensi Iklim PBB COP27 di resor Mesir Sharm el-Sheikh. Listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga surya di Yordania yang dibangun oleh Masdar milik pemerintah UEA. Di sisi lain, Yordania menerima 200 juta meter kubik air desalinasi yang diproduksi Israel setiap tahunnya.
Sudan pun demikian. Setelah penandatanganan Abraham Accord pada Oktober 2020, AS mencabut status Sudan sebagai “Negara Sponsor T3rorisme” dan memberikan pinjaman $ 1.2 miliar untuk membantu Sudan melunasi utangnya kepada Bank Dunia.
Bagaimana dengan Indonesia?
Meski berulang kali menyatakan bahwa “Indonesia bersama Palestina”, namun solusi pemerintah Indonesia sebenarnya selaras dengan PBB, yakni solusi dua negara. Bagi pemerintah, yang dimaksud “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan” adalah, Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa saling menyerang.
Bagaimana dengan OKI?
OKI (Organisasi Kerjasama Islam alias OIC, Organisation of Islamic Cooperation) adalah organisasi yang menghimpun 57 negeri-negeri muslim dalam satu organisasi dan bermarkas di Jeddah. Dalam tragedi ini, OKI melanjutkan kebiasaannya: menggelar pertemuan dan hanya merilis pernyataan kecaman.
Pada akhirnya, umat Islam yang cinta dunia dan takut mati ini – termasuk para tentara dan penguasanya, tunduk pada perjanjian internasional yang melanggengkan kekayaan maupun nasionalisme mereka. Meski mereka selaku penguasa adalah pihak yang memiliki akses atas mobilisasi tentara dan pelarangan izin edar dan usaha produk-produk negara kafir, mereka justru lebih memilih solusi yang menyelamatkan kepentingan bangsa dan golongan mereka sendiri.
Jadi, sampai kapan kita mengandalkan demokrasi dan nasionalisme dalam menyelesaikan isu Palestina?
Sumber dan Rekomendasi Bacaan
https://twitter.com/OIC_OCI/status/1718918213982159273/photo/1
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/19/a-history-of-the-us-blocking-un-resolutions-against-israel
Tabloid Media Umat Edisi 345 (20 Oktober – 2 November 2023), dalam artikel, “Berkhianat Dukung Institusi Laknat”
