Tidak ada tragedi yang sangat besar sekaligus memilukan bagi Dunia Islam kecuali runtuhnya Khilafah Islam pada tahun 1924. Keruntuhan Khilafah menimbulkan dampak malapetaka dahsyat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Umat Islam yang sebelumnya memiliki kesatuan kepemimpinan politik yang sangat kuat dan berwibawa, kemudian terpecah-belah menjadi negara-negara bangsa yang lemah. Umat Islam yang sebelumnya hidup dalam dalam keadaan aman dan damai, kemudian hidup dalam ketakutan dan penindasan karena dijajah negara kafir Barat. Umat Islam yang sebelumnya hidup sejahtera, kemudian menjadi miskin dan sengsara karena cengkeraman ideologi Kapitalisme.
Di atas semua itu, ada dampak malapetaka yang berpengaruh besar setelah runtuhnya Khilafah, yakni penguasa yang menjadi agen negara kafir imperialis dan penerapan sistem kufur di tengah-tengah umat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani,
أَنَّ اْلأُمَّةَ اْلإِسْلاَمِيَّةَ مَنْكُوْبَةٌ بِبَلاَءَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ حُكاَّمَهَا عُمَلاَءُ لِلْكُفاَّرِ الْمُسْتَعْمِرِيْنَ وَثانيها أنها تُحْكَمُ بِغَيْرِ ماَ أَنْزَلَ اللهُ، أَيْ تُحْكَمُ بِنِظاَمِ كُفْرِ
Sungguh umat Islam telah mengalami tragedi dengan dua ujian: Pertama, para penguasa mereka adalah agen-agen kaum kafir penjajah. Kedua, diterapkan kepada mereka hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, yaitu diterapkan kepada mereka sistem kufur (Imam Taqiyuddin an-Nabhani, Nidaa‘ Har, hlm. 48).
Para Penguasa Agen Negara Kafir Imperialis
Keberadaan penguasa yang menjadi agen negara kafir imperialis adalah tragedi bagi kaum Muslim. Mereka sejatinya adalah pengkhianat. Mereka bekerja untuk kepentingan negara-negara kafir imperialis. Mereka bertindak, beraksi atau membuat kebijakan bukan demi kepentingan umat; tetapi untuk kepentingan asing, penjajah, kapitalis atau pihak-pihak lain. Hal yang menjadikan mereka sangat berbahaya adalah karena mereka berada di tengah-tengah umat dan berasal dari kalangan putra-putra umat sendiri.
Penguasa yang menjadi agen imperialis biasanya sering menggunakan dalih atas nama kepentingan umat. Namun, gerak, perilaku dan kebijakan mereka menunjukkan hal yang sebaliknya. Mengaku melindungi kepentingan umat, tetapi dalam tindakan justru mempertahankan, membela bahkan memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik dan militer asing di dalam negeri. Padahal sudah jelas keberadaan mereka lebih untuk kepentingan asing dan tidak memberikan manfaat kepada umat.
Salah satu contoh keberpihakan penguasa terhadap kepentingan asing di Indonesia tercermin dalam kebijakan liberalisasi sektor minyak dan gas. Kebijakan mengurangi hingga menghilangkan subsidi BBM dipastikan tidak hanya akan memberikan beban yang berat bagi masyarakat. Kebijakan ini juga memberikan peluang yang sangat lebar bagi perusahaan minyak asing untuk menguasai sektor hilir. Asing membuka SPBU yang dikelola pengusaha lokal yang bekerjasama dengan perusahaan milik negara, Pertamina. Kebijakan ini dikuatkan dengan pemberlakuan UU Migas No. 22/2001 yang telah membuka pintu bagi perusahaan asing untuk mengeksploitasi migas di Indonesia secara besar-besaran, termasuk menguasai perdagangan minyak dan gas di sektor hilir.
Di Dunia Islam, salah satu contoh nyata pengkhianatan penguasa Muslim terhadap kepentingan negara kafir imperialis adalah membiarkan pembantaian Muslim Palestina oleh entitas zionis Yahudi. Padahal mereka memiliki kekuasaan mengerahkan kekuatan militer untuk mencegah bahkan mengusir penjajah tersebut dari tanah Palestina. Diamnya penguasa Muslim terhadap penjajahan dan pembantaian umat Islam jelas merupakan pengkhianatan yang sangat keji karena lebih mengikuti keinginan negara kafir imperialis daripada perintah Allah SWT.
Umat Islam tentu wajib untuk mengkritik dan menyerang kepatuhan penguasa yang menjadi agen negara kafir imperialis terhadap tuan mereka. Umat pun wajib membongkar kedok dan pengkhianatan penguasa mereka terhadap Islam dan kaum Muslim. Seharusnya, sikap umat Islam terhadap negara kafir imperialis adalah sikap permusuhan, bukan sikap damai apalagi persahabatan.
Penerapan Sistem Kufur di Negeri Islam
Hal lain yang menjadi tragedi bagi kaum muslimin adalah penerapan sistem dan aturan kufur di negeri-negeri Islam. Secara faktual, dalam hal sistem politik, tidak ada satu pun negeri Islam yang menerapkan sistem Islam. Kebanyakan mereka menerapkan sistem republik yang berlandaskan demokrasi sekuler dan sistem monarki (kerajaan). Akibatnya, lahir dari sistem politik tersebut sistem hukum dan aturan yang tidak berlandaskan Islam.
Di Indonesia, misalnya, setelah sekian lama menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda, pada tahun 2023 disahkan KUHP menjadi UU No. 1/2023 yang diklaim buatan bangsa Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan KUHP warisan Belanda, KUHP versi Indonesia ini pun banyak yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti pasal-pasal tentang pornografi, perzinaan, minuman keras, dan lainnya. Semuanya tidak ada satu pun yang mengadopsi sistem persanksian (pidana) Islam. Selain KUHP, banyak lagi Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang bertentangan dengan Islam.
Negara Arab Saudi yang dikenal publik sangat memegang prinsip Islam ternyata dalam hal yang paling fundamental, yakni sistem politik, mengadopsi sistem monarki absolut atau kerajaan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariah Islam. Di dalam sistem kerajaan, raja memiliki kebijakan absolut untuk menerapkan kebijakan apapun. Padahal kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat tidak pernah mencontohkan membangun dan menjalankan sistem politik pewarisan tahta secara turun-temurun seperti kerajaan.
Pemerintah Arab Saudi juga banyak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Misal, mengizinkan wilayahnya menjadi pangkalan militer negara kafir harbi (negara kafir yang memerangi Islam) semisal Amerika Serikat. Padahal seharusnya, hubungan negeri Islam dengan negara yang memerangi Islam adalah hubungan jihad, bukan kerjasama apalagi memberikan loyalitas yang tinggi kepada mereka.
Arab Saudi dan beberapa negeri Muslim lainnya adalah negara yang jelas-jelas meninggalkan syariah jihad yang sangat agung. Jihad jelas telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat. Padahal secara syar’i penguasa Muslim wajib mengerahkan pasukan untuk melaksanakan jihad fi sabilillah, terutama ketika umat Islam di Gaza dibantai habis-habisan oleh entitas zionis Yahudi.
Dalam bidang sosial dan budaya, Arab Saudi semakin sekuler. Beberapa prinsip penting dalam syariah Islam perlahan mulai dilanggar. Konser musik dengan menghadirkan grup musik dunia dan bioskop yang sudah pasti terdapat ikhtilaat (campur-baur lelaki dan perempuan), misalnya, dilegalkan. Arab Saudi juga membolehkan wanita Muslimah membuka aurat di ruang public. Bahkan di beberapa pantai tertentu, Muslimah dibolehkan mengenakan bikini.
Penerapan sistem dan aturan yang bertentangan dengan syariah Islam jelas harus dilawan dan dijelaskan kerusakannya. Tentu agar diketahui secara terang-benderang oleh umat. Dengan begitu umat akan menjaga jarak bahkan meninggalkan para penguasa di wilayahnya.
Harapan Perubahan Dunia Islam
Mencermati perkembangan Dunia Islam mutakhir, khususnya ketika terjadi tragedi pembantaian terhadap kaum Muslim Gaza sejak awal Oktober 2023 lalu, semakin membuka mata dunia tentang beberapa hal.
Pertama: Penguasa Muslim berkhianat. Ketika entitas zionis Yahudi membombardir Gaza secara besar-besaran, sehingga lebih dari dua puluh ribu umat Islam menjadi korban, para penguasa Muslim hanya berani melontarkan kecaman. Padahal mereka memiliki kekuatan militer yang dapat mengusir entitas zionis Yahudi dari tanah Palestina.
Yang lebih menyakitkan, sebagian mereka masih mempertahankan hubungan bilateral dengan zionis Yahudi. Para penguasa Yordania, Qatar, Mesir dan Arab Saudi bahkan menolak usulan embargo minyak ke negeri Yahudi dalam KTT luar biasa antara Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi (11/11/23). Artinya, tangan mereka ikut berlumuran darah Muslim Palestina. Pasalnya, mereka telah memberikan bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan tempur Zionis yang dipakai menggempur Gaza, membunuhi wanita, anak-anak dan bayi-bayi.
Mereka juga telah berkhianat dengan menjadikan negara-negara mereka sebagai jalur perlintasan militer Amerika Serikat yang membantu entitas Yahudi. Ketika muncul krisis di Gaza, Pemerintah Yordania menampung dua skuadron pesawat tempur AS dan menerima pembangunan sistem rudal patriot. AS juga telah lama membangun sejumlah pangkalan militer di beberapa negeri Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, UAE dan Turki. Pangkalan-pangkalan militer itu bisa digunakan untuk memudahkan mobilisasi militer AS ke Timur Tengah.
Kedua: Rakyat semakin terpisah dengan penguasanya. Sesungguhnya masyarakat Dunia Islam sudah sangat merindukan persatuan kaum Muslim. Mereka merindukan hadirnya pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari berbagai penjajahan. Mereka merindukan penerapan hukum Allah SWT.
Pada saat yang sama, mereka sudah muak dengan para penguasa zalim yang menindas rakyatnya, muak dengan penguasa khianat yang membiarkan kaum Muslim dibantai orang-orang kafir, muak dengan penguasa pengecut yang lebih takut kepada negara kafir imperialis daripada takut kepada Allah SWT. Tidak berlebihan jika faktor terbesar yang menghambat kebangkitan Islam adalah para penguasanya sendiri.
Lagi-lagi dalam kasus Palestina. Jutaan umat Islam selama berpekan-pekan turun ke jalan. Para ulama juga lantang bersuara. Mereka menyerukan penghentian genosida di Gaza. Mereka juga menuntut agar para penguasa Muslim turun tangan menghentikan pembantaian. Namun, tidak satu pun tuntutan umat Islam digubris. Mereka menutup mata dan telinga rapat-rapat. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal jutaan tentara Muslim di seluruh dunia mungkin sudah gerah dengan kekejian zionis Yahudi. Seandainya saja, ada komando yang memerintahkan mereka berjihad mengusir Zionis Yahudi dari Palestina, tentu dengan dorongan keimanan, mereka akan siap sedia berjihad di jalan Allah SWT. Ketidakpedulian para penguasa Muslim terhadap tuntutan umat Islam tentu akan semakin melebarkan jarak umat dengan para penguasanya.
Ketiga: Semangat jihad dan perlawanan melawan kezaliman umat Islam tidak bisa diremehkan. Salah satu kekuatan yang setidaknya masih dimiliki oleh sebagian umat Islam adalah semangat jihad di jalan Allah SWT. Dulu ketika masih tegak berdiri Daulah Islam, semangat dan kekuatan militer umat Islam nyaris tidak tertandingi. Baik pada masa Nabi Muhammad saw., masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa setelahnya. Saat ini kita harus bersyukur, karena di tengah-tengah umat ini masih ada kelompok seperti Hamas dan Thaliban yang berjuang dengan landasan keimanan dan masih menjalankan syariah jihad fi sabiilillah. Kita bisa membayangkan, jika dengan kelompok kecil yang bukan sebuah negara saja sudah membuat tantara-tentara kafir kewalahan, apalagi jika para mujahidin dan tentara Muslim ini ditopang oleh negara adidaya seperti Khilafah Islam. Pasti akan jauh lebih dahsyat lagi.
Beberapa kondisi inilah yang semakin membuat umat Islam saat ini sangat membutuhkan sistem politik yang menyatukan umat Islam, termasuk para tentaranya, menerapkan syariah Islam secara kaaffah, dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia.
Melemahnya Kekuatan Ekonomi dan Politik Barat
Selain faktor internal, ada faktor eksternal yang akan menjadi faktor pendukung perubahan ke arah Islam. Yang utama adalah semakin melemahnya kekuatan ekonomi dan politik negara pengusung utama ideologi Kapitalisme, yakni Amerika.
Saat ini, kekuatan ekonomi dan politik Amerika tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh publik, yang dikesankan sangat kuat, kokoh dan tidak terdandingi. Dalam hal perekonomian, Biro Sensus AS merilis data bahwa pada tahun 2023 ada sebanyak 12,4 persen penduduk AS hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini melonjak dari 7,8 persen daripada tahun sebelumnya. Hal ini diperparah dengan tingkat pengangguran yang juga semakin tinggi. Pada bulan November 2023, tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai sekitar 6,29 juta orang. Menurut Departemen Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat menjadi 3,9% pada Oktober 2023.
Kondisi perekonomian AS juga semakin mengkhawatirkan. Hingga 29 September 2023, tercatat utang nasional AS bahkan telah menyentuh angka US$ 33,126 triliun atau lebih dari Rp 512.000 triliun. Peningkatan belanja federal sekitar 50% antara tahun fiskal 2019 dan tahun fiskal 2021 berkontribusi terhadap melonjaknya utang tersebut. Dengan utang yang membengkak, Presiden Joe Biden kini harus berhadapan dengan risiko shutdown.
Melemahnya ekonomi Amerika juga tampaknya diikuti dengan lemahnya pengaruh Amerika dalam kancah politik internasional. Peran polisi internasional Amerika juga semakin dianggap tidak lagi menentukan konstelasi politik internasional. Contoh terbaru adalah tentang persoalan produksi minyak Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC). Ketika awal-awal Perang Ukraina, Presiden AS, Joe Biden, meminta OPEC meningkatkan produksi minyaknya untuk mengantisipasi pengaruh embargo minyak yang dijatuhkan dunia pada Rusia. Akan tetapi, OPEC tidak menggubris permintaan Amerika.
Terkait Perang Ukraina, banyak kritikus politik di AS yang menyayangkan kegagalan kabinet Biden dalam mencegah meletusnya perang di Ukraina. Anggapan umum yang beredar, jika AS memang masih menjadi polisi dunia, seharusnya Rusia tidak akan berani menyerang Ukraina yang belakangan terlihat lebih dekat dengan negara-negara Barat. Persepsi lemahnya pengaruh Amerika dalam dunia internasional tercermin dalam sebuah polling yang dilakukan Axios-Ipsos pada tahun 2021. Tercatat sebanyak 79 persen warga AS merasa bahwa negaranya sedang dalam kondisi “falling apart”. Artinya, orang-orang itu melihat AS mulai kehilangan digdaya militer, ekonomi dan geopolitiknya.
Saatnya Khilafah Kembali Memimpin Dunia
Dari paparan di atas, jelas tidak ada lagi ideologi yang mampu membawa masyarakat dunia menjadi adil dan sejahtera, melainkan ideologi Islam. Tidak ada pula negara yang dapat menerapkan ideologi Islam melainkan Khilafah Islam. Karena itu sudah saatnya Dunia Islam memimpin kembali dunia dengan Khilafah ‘alaa Minhaaj an-Nubuwwah.
WalLaahu a’lam. [H. Luthfi Afandi, S.H., M.H.]