Memasuki tahun baru 2023 ini kehidupan ekonomi tampaknya belum akan menyenangkan hati. Yang akan terjadi justru resesi ekonomi.
Resesi merupakan anak kandung Kapitalisme. Tidak ada penerapan Kapitalisme yang tidak membawa dampak resesi. Sudah maklum dalam konsep kapitalis bahwa kondisi ekonomi mengikuti suatu pola yang siklus ekonomi. Siklus selalu dimulai dari ekspansi ekonomi, bergerak mencapai puncaknya, kemudian menurun dan mengalami resesi hingga kembali berekspansi lagi, dan seterusnya. Yang berbeda-beda hanya durasi masing-masing siklus tersebut. Berdasarkan data NBER, sejak tahun 1858 hingga 2020, AS, misalnya, telah mengalami resesi sebanyak 34 kali. Jika dirata-rata, negara itu mengalami resesi lima tahun sekali.
Resesi ekonomi merupakan kondisi saat perekonomian suatu negara mengalami penurunan aktivitas secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Penurunan produk domestik bruto (PDB), kenaikan angka pengangguran dan menurunnya kepercayaan konsumen menjadi tanda-tanda resesi ekonomi pada suatu negara.
Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai disuarakan oleh institusi finansial global, yakni International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Bahkan firma riset investasi Ned Davis Research memprediksi bahwa terdapat 98,1% kemungkinan resesi terjadi pada tahun depan.
Jika pada tahun 2022 pertumbuhan PDB Global sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,1%, maka pada tahun 2023, IMF meramalkan outlook pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7 persen. Perkiraan tersebut turun dari 2,9 persen pada Juli 2022 dan 3,8 persen pada Januari 2022. IMF melihat kemungkinan 25 persen dari ekonomi global akan melambat menjadi kurang dari 2 persen pada tahun depan.
Sekitar sepertiga dari risiko ekonomi global, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Cina akan mengalami kontraksi tahun depan. IMF menilai dampak pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve akan terasa secara global. Penguatan dolar AS yang terus menekan mata uang di pasar negara berkembang semakin menambah tekanan inflasi dan utang. IMF memprediksi kinerja tahun depan akan menjadi yang terlemah sejak 2009 atau setelah krisis keuangan global.
Lebih jauh tulisan ini akan mengulas beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan terjadinya resesi tahun 2023 dan dampaknya terhadap Indonesia.
Konflik Geopolitik Rusia-Ukraina
Konflik Rusia dan Ukraina menambah beban perekonomian global untuk pulih. Sebelumnya, dunia terlebih dulu terpukul oleh pandemi Covid-19. Konflik ini diperkirakan akan terus berlarut dan bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Sebabnya, Rusia sebagai pewaris negara adikuasa Uni Sovyet, tampaknya menginginkan status itu tetap ada. Saat yang sama, Rusia melihat Ukraina sebagai buffer NATO yang berpotensi mengancam keamanan Rusia. Karena itu persaingan militer yang berlarut ala ‘Perang Dingin’ antara Rusia si Neo Uni Sovyet versus Nato tidak dapat dihindari. Konflik bersejarah yang sudah terkubur lebih dari 30 tahun berpotensi kembali mengemuka.
Jika hal itu terjadi maka konflik geopolitik tentu saja akan berdampak pada geoekonomi dunia. Kerjasama ekonomi antara berbagai negara dengan Rusia-Ukraina yang sudah terjalin selama ini akan terganggu. Pilihannya bisa menjadi rumit. Melanjutkan kerjasama dapat dianggap menjadi bagian dari Rusia-Ukraina. Sebaliknya, menghentikan kerjasama berpotensi sebaliknya.
Sejauh ini, dampak yang sudah dirasakan akibat konflik tersebut antara lain harga energi melonjak, harga komoditas terkerek naik, perdagangan dan perekonomian global terganggu. Bahkan kini terjadi inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia. Dipastikan akan terjadi dampak yang lebih besar pada tahun 2023 jika konflik terus berlanjut.
Inflasi Dunia Terus Merangkak Naik
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global.
Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi serta mendorong inflasi terus naik. Kenaikan signifikan harga bahan makanan dan energi saat ini adalah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dunia akibat Perang Rusia-Ukraina.
Saat ini angka inflasi terus bergerak naik di negara maju maupun negara berkembang. Secara tahunan (year-on-year) per November 2022, tingkat inflasi negara maju seperti Amerika Serikat berada di tingkat 7,7%. Angka ini merupakan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Amerika Serikat, yang menjadi kekuatan utama dalam ekonomi dunia, akan memberikan dampak yang buruk bagi negara-negara lain jika terjadi inflasi.
Inflasi di Jerman mencapai 10,4% per November 2022. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 71 tahun terakhir! Di Italia inflasi mencapai 11,8%, yang merupakan rekor tertinggi 37 tahun terakhir.
Inflasi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina berada di tingkat 84,4% dan 95% secara berurutan yang masuk ke dalam kategori inflasi berat. Di Indonesia, inflasi tahunan mencapai 5,71% per November 2022 akibat faktor kenaikan harga bahan bakar dan bahan makanan.
Tingginya inflasi yang terjadi di berbagai negara akan menambah jumlah masyarakat miskin, termasuk di Indonesia. Naiknya harga mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Inflasi menyebabkan berkurangnya daya beli dan tabungan masyarakat, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Situasi ini tentu akan saja memperburuk perekonomian pada tahun 2023.
Pelambatan Ekonomi Cina
Perekonomian Cina terus mengalami perlambatan. Bahkan ekonomi Cina hanya mampu tumbuh di angka 3% pada tahun 2022. Cina merupakan salah satu negara dengan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) global.
Cina berkontribusi sekitar 18 persen, menjadi salah satu yang terbesar bersama dengan Amerika Serikat. Perlambatan ekonomi Cina membuat prospek ekonomi global menurun. Realitas ini berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor negara lain.
Jika negara tersebut merupakan mitra dagang Cina seperti Indonesia, maka kinerja perdagangannya pun berpotensi mengalami pergerakan. Bagi Indonesia, Cina merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar. Melambatnya perekonomian Cina berarti permintaan terhadap kebutuhan barang eksternal akan berkurang.
Kenaikan Tingkat Suku Bunga
Tingkat suku bunga merupakan besaran bunga yang ditetapkan setiap bulan oleh Bank Sentral untuk menjadi acuan berbagai produk pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Untuk menahan laju inflasi, Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Tujuannya untuk menekan pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat.
Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The FED), dalam beberapa bulan terakhir terus melanjutkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat. The FED diprediksi akan menaikkan suku bunga hingga 3-4% yang menjadikannya suku bunga tertinggi Amerika Serikat dalam 15 tahun. Hal yang sama juga dilakukan bank-bank sentral lain seperti Inggris dan Uni Eropa. Inggris menetapkan suku bunga tertingginya dalam 14 tahun terakhir per September 2022 lalu, yakni 2,25%. Dalam waktu yang sama, Uni Eropa menetapkan suku bunga tertingginya dalam 11 tahun sebesar 1,25%.
Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global. Berkurangnya permintaan masyarakat akibat naiknya suku bunga justru akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Bank Dunia memperkirakan kenaikan suku bunga yang terus terjadi di banyak negara untuk mengendalikan inflasi akan mengarahkan ekonomi global pada resesi pada tahun 2023. Kenaikan suku bunga untuk menahan laju inflasi akan memperlambat pertumbuhan PDB dan menyebabkan resesi global di tahun 2023.
Dampak Terhadap Indonesia
Sebagai negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan AS dan Cina, perlambatan ekonomi di negara itu juga akan berdampak ke perekonomian Indonesia. Dampak resesi global di depan mata akan menurunkan ekspor Indonesia.
AS menjadi salah satu tujuan utama ekspor Indonesia dengan pangsa pasar di kisaran 11 persen pertahun, sementara ke Cina berada di kisaran 25 persen. Karena itu, jika ekonomi negara tersebut melemah maka ekspor Indonesia akan turun. Harga-harga komoditas primer juga akan cenderung turun akibat melemahnya permintaan global. Dengan demikian beberapa andalan ekspor Indonesia seperti batubara, minyak sawit, tembaga dan nikel akan ikut turun.
Pengetatan moneter di AS telah menyebabkan modal asing keluar dari Indonesia. Imbasnya, nilai tukar rupiah melemah cukup signifikan, dari kisaran Rp 14,200 perdolar pada bulan Agustus ke kisaran Rp 15,610 pada Awal Desember 2022. Dalam waktu enam bulan terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 1400.
Gambar 1. Nilai Kurs rupiah terhadap dolar (Sumber: BI, diolah).
Dampak dari pelemahan nilai tukar adalah utang dan pembayaran bunga utang Pemerintah dan perusahaan dalam mata uang asing meningkat. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2020, setiap pelemahan kurs seribu rupiah, beban utang PLN secara otomatis naik Rp 9 triliun. Setiap pelemahan seribu rupiah, belanja APBN 2022, naik Rp 13 triliun.
Penurunan ekspor yang dibarengi dengan peningkatan pembayaran impor, cicilan utang dan bunganya akan mengakibatkan penurunan cadangan devisa Indonesia. Pada Desember 2021, cadangan devisa Indonesia masih US$ 145 miliar. Namun, pada November 2022 nilainya turun menjadi US$ 130 miliar. Dengan kata lain, dalam periode itu, cadangan devisa telah terkuras sebesar US$ 15 miliar atau sekitar Rp 210 triliun dengan kurs Rp 15.600 ribu perdolar.
Semakin dalam pelemahan rupiah, saat penerimaan devisa menurun, maka beban Bank Indonesia dalam mengendalikan nilai tukar rupiah semakin terbatas. Kondisi ini mendorong Pemerintah mencari utang luar negeri, termasuk dari lembaga multilateral atau negara lain, ataupun menerbitkan surat utang global untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah. Syaratnya, kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya perbankan tetap stabil, harga-harga tetap terkendali dan kondisi politik juga relatif kondusif. Jika tidak, kondisi ekonomi Indonesia berpotensi menjadi gelap gulita.
Namun, terlepas dari seberapa besar potensi resesi di AS dan dampaknya terhadap Indonesia, jika mengikuti teori siklus ekonomi di atas, AS dan negara-negara kapitalis raksasa dunia akan terus menghadapi resesi ke resesi berikutnya dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dengan demikian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, akan terus dihantui ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan nilai tukar, kerentanan sektor finansial, di samping distribusi ekonomi yang semakin timpang.
Menuju Cahaya Terang dengan Islam
Berbagai krisis yang datang silih berganti telah memunculkan ketidakpercayaan pada ideologi Kepitalisme hampir di seluruh dunia. Realitas tersebut mengkonfirmasi kebenaran publikasi Edelman Trust Barometer (2021) yang menyebutkan bahwa Kapitalisme lebih mendatangkan madarat ketimbang manfaat. Survey tersebut menyebut bahwa di AS sebanyak 51% anak muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak lagi percaya Kapitalisme, 42% masih mendukung. Yang benar-benar mau menyebut diri mereka sebagai kaum kapitalis hanya 19%. Anak muda Amerika mulai kehilangan keyakinannya terhadap Kapitalisme dan bersiap untuk menyambut sesuatu yang baru.
Dengan demikian dunia harus berubah secara total meninggalkan Kapitalisme dengan menerapkan Islam. Bertahan dengan penerapan Kapitalisme sama dengan mempertahankan krisis. Krisis demi krisis akan terus terjadi mustahil diakiri. Satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis adalah dengan mengakhiri penerapan Kapitalisme. Menggantinya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara paripurna dalam sebuah sistem pemerintahan, yaitu Khilafah Islam.
WalLaahu’alam bi ash-shawab. [Dr. Erwin Permana; (Koordinator PAKTA)]
