Kalau mau mendapatkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka Presiden mesti menghapus segala hambatan yang membuat bisnis di sini jadi sulit. Kita ini Easy of Doing Business (EoDB) Index jelek sekali. Kita ranking 73 dunia. Singapore ranking 2. Malaysia ranking 12. Thailand ranking 21.
Apa saja penyebabnya ?
- Birokrasi yang Kompleks dan Lambat
Proses perizinan bisnis di Indonesia masih cukup rumit dan panjang, dengan banyak langkah administratif yang memakan waktu. Meski Indonesia telah berupaya menyederhanakan proses ini melalui layanan online, beberapa izin, terutama di sektor yang diatur secara ketat, masih memerlukan banyak persetujuan yang sering kali melibatkan lebih dari satu lembaga atau kementerian.
- Regulasi yang Berubah-Ubah dan Tidak Konsisten
Perubahan regulasi yang cepat dan sering, baik di tingkat nasional maupun daerah, menciptakan ketidakpastian bagi investor. Beberapa aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah membuat investor kesulitan untuk mendapatkan panduan yang jelas. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Singapura yang memiliki regulasi lebih stabil dan konsisten. Tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan politik pasca pilpres/pilkada.
- Persoalan Pembebasan Lahan dan Izin Lingkungan
Di Indonesia, proses pembebasan lahan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan pabrik atau fasilitas publik bisa memakan waktu yang lama. Ini diperparah dengan persyaratan izin lingkungan yang rumit, yang meskipun penting, terkadang memakan waktu lebih lama dibandingkan negara tetangga. Malaysia dan Thailand cenderung memiliki proses pembebasan lahan yang lebih efisien. Di sana tidak banyak tanah adat atau tanah ulayat. Kalaupun ada, perangkat hukumnya cukup untuk mengatasi pembebasan lahan.
- Tingkat Korupsi yang Relatif Tinggi
Korupsi menjadi salah satu penghalang signifikan dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Pengusaha sering menghadapi hambatan dalam bentuk biaya tambahan atau pungutan liar untuk mempercepat perizinan atau untuk memenangkan proyek pemerintah. Negara seperti Singapura telah berhasil menekan tingkat korupsi dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang ketat. Di kita sejumlah oknum bahkan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsinya malah ikut korupsi …
- Infrastruktur yang Kurang Memadai
Meski Indonesia telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, masih ada tantangan dalam penyediaan fasilitas transportasi, pelabuhan, dan energi yang memadai, terutama di luar Pulau Jawa. Infrastruktur yang kurang berkembang dapat memperlambat proses logistik dan menaikkan biaya bisnis. Singapura dan Malaysia memiliki keunggulan dari segi infrastruktur yang lebih maju dan efisien. Pembangunan infrastruktur di sana lebih murah karena tidak banyak calo tanah maupun calo proyek.
- Akses terhadap Pembiayaan yang Terbatas
Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sering kesulitan mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari bank cukup ketat. Malaysia dan Thailand menawarkan lebih banyak pilihan pembiayaan bagi UMKM, yang membuat ekosistem bisnis mereka lebih inklusif. Bahkan termasuk perbankan syari’ah mereka jauh lebih maju.
- Layanan Pajak yang Rumit
Sistem perpajakan di Indonesia masih dianggap rumit, terutama untuk kepatuhan terhadap pajak perusahaan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar karena kurangnya panduan yang jelas, sementara negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki sistem yang lebih sederhana dengan kepatuhan yang lebih mudah diikuti. Apalagi nanti 2025 beberapa jenis pajak malah dinaikkan.
- Keterbatasan Kualitas Tenaga Kerja
Sumber daya manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan kompetensi. Meski banyak tenaga kerja muda, keterampilan teknis, khususnya di sektor industri dan teknologi, sering kali masih belum memenuhi standar yang diinginkan investor. Negara-negara seperti Singapura memiliki tenaga kerja yang sangat terlatih dan fokus pada pendidikan vokasional serta keterampilan khusus. Di Indonesia banyak sarjana yang di lapangan tidak bisa apa-apa. Disuruh belajar hal-hal baru juga kadang susah.
- Masalah Kepastian Hukum
Ketidakpastian dalam penegakan hukum sering kali menjadi perhatian utama investor asing di Indonesia. Proses hukum yang lambat dan kadang tidak konsisten membuat investor ragu akan kepastian dalam menyelesaikan konflik bisnis. Singapura dan Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih kuat dan bisa diandalkan oleh para pelaku bisnis. Di kita kebanyakan makelar kasus dan mafia peradilan.
- Prosedur Ekspor dan Impor yang Berbelit-belit
Indonesia masih memiliki banyak aturan yang rumit untuk urusan ekspor dan impor, yang dapat memperpanjang proses distribusi dan menghambat perdagangan. Thailand dan Singapura memiliki proses bea cukai yang lebih efisien dan sederhana, sehingga lebih menarik bagi perusahaan yang bergantung pada rantai pasok global. Orang bea cukainya juga lebih taat hukum, padahal mereka tidak kenal Pancasila …
Sumber: https://web.facebook.com/famhar68
